Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2015, 18:01 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD DKI tiba-tiba mendukung pengajuan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Muallif, dalam sidang paripurna, Kamis (26/2/2015). "Dengan tekad ini, akhirnya walau di detik terakhir, PKB mendukung lanjutkan hak angket," ujar Muallif dalam sidang paripurna.

Sebelumnya PKB telah mengambil sikap untuk tidak turut mengajukan hak angket. Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas mengatakan, fraksinya tidak menemukan kesalahan terkait APBD DKI 2015. [Baca: Fraksi PKB Tolak Ajukan Angket untuk Ahok]

Muallif mengatakan perubahan sikap seperti yang dilakukan PKB merupakan hal biasa di dunia politik.

"Pertimbangan yang pertama kenapa akhirnya kami itu menyetujui hak angket bahwa program Provinsi DKI harus berjalan. Kalau misalnya enggak berjalan, kasihan dong rakyat. APBD digantung. Sehingga begitu melihat ini yang terbaik, ya apa boleh buat," ujar Muallif.

Muallif juga mengatakan perubahan sikap yang ditempuh fraksinya bukanlah hal yang mudah. Sejak awal, Fraksi PKB memilih untuk tidak berburuk sangka terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Bahkan (shalat) istiqarah dulu tadi saya. Karena supaya pilihan ini yang terbaik," ujar Muallif.

Namun Muallif pun mengingat soal penyerapan APBD 2014 yang tidak mencapai 50 persen. Meski tahun 2014 itu merupakan tahun transisi dari kepemimpinan Joko Widodo kepada Basuki, Muallif tetap mengatakan itu fakta yang memprihatinkan.

Dia berharap dengan perubahan sikap ini, permasalahan APBD bisa cepat selesai dan langsung disahkan. Sehingga, pembangunan DKI Jakarta dapat berjalan kembali.

Atas perubahan sikap ini, Muallif mengatakan Fraksi PKB tidak mendapat tekanan dari fraksi partai mana pun untuk mengubah sikap.

Akan tetapi, Muallif mengakui ada penyampaian pendapat dengan fraksi lain sebelum perubahan sikap ini. "Diskusi serta sharing dengan seluruh pihak pasti terjadi," ujar Muallif.

Seperti diberitakan, DPRD DKI Jakarta menyetujui pengajuan hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam sidang paripurna yang diadakan pada Kamis siang. [Baca: DPRD DKI Kompak Setuju Hak Angket untuk Ahok]

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

9 Jam Berdarah: RN Dibunuh, Mayatnya Dimasukkan ke Koper lalu Dibuang ke Pinggir Jalan di Cikarang

9 Jam Berdarah: RN Dibunuh, Mayatnya Dimasukkan ke Koper lalu Dibuang ke Pinggir Jalan di Cikarang

Megapolitan
Seorang Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, Diduga Terseret Derasnya Arus

Seorang Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, Diduga Terseret Derasnya Arus

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 2 Mei 2024, dan Besok: Malam Ini Hujan Petir

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 2 Mei 2024, dan Besok: Malam Ini Hujan Petir

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang | Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi Ditangkap

[POPULER JABODETABEK] Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang | Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi Ditangkap

Megapolitan
Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Megapolitan
Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Megapolitan
Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Megapolitan
Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Megapolitan
Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Megapolitan
Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Megapolitan
Rayakan 'May Day Fiesta', Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Rayakan "May Day Fiesta", Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Megapolitan
Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com