JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan skenarionya untuk "menyelamatkan" satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar tidak terjebak korupsi. Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, selama ini SKPD selalu menjadi korban dari kasus korupsi yang melibatkan anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD).
Ahok menjelaskan, beberapa anggaran di dalam APBD sebelumnya kerap kali menghilang tanpa alasan yang jelas. Dari kejadian tersebut, Ahok bukannya tidak tahu-menahu. Ia hanya menahan agar SKPD tidak menjadi sasaran tembak bagi DPRD.
"Kalau waktu itu saya bergerak, DPRD akan mengatakan, 'Kan kalian yang suruh-suruh, kalian yang tender, kalian yang pakai.' Padahal, itu dia (anggota DPRD) yang dorongin, (menyuruh) ketikin," ungkap Ahok dalam video yang diunggah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan dikutip Kompas.com, Jumat (6/3/2015).
Maka dari itu, Ahok mengusulkan adanya e-budgeting. Sebab, dengan adanya e-budgeting, akan terlihat jelas siapa yang mengusulkan suatu anggaran dan tidak bisa diganti-ganti secara seenaknya.
Namun, Ahok tak menampik tidak akan segan-segan ikut memenjarakan jika ada bawahannya yang ikut "bermain" dalam APBD. Sebaliknya, jika SKPD tidak bermain, Ahok menilai anak buahnya sebagai justice collaborator.
"Makanya, saya tanya SKPD, Anda terlibat atau tidak. Kalau Anda terlibat, maka saya penjarakan," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.