Pengamat: Parpol Tarik Hak Angket demi Pertahankan Citra di Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati politik, Sebastian Salang, berpendapat bahwa partai politik yang memutuskan menarik diri dari panitia hak angket DPRD DKI karena tidak ingin hal itu berimbas buruk terhadap citra partai. Parpol tahu bahwa penggunaan hak angket itu justru bisa menjadi bumerang. Lagi pula, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikukuh ingin menggunakan kesempatan itu untuk membongkar siapa dalang di balik kemunculan anggaran siluman dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015.

"Parpol lihat kalau konflik diperpanjang, maka citra parpol di masyarakat yang akan makin hancur. Disadari oleh parpol, (konflik) sangat merugikan mereka," kata Sebastian kepada Kompas.com, Rabu (11/3/2015) pagi.

Sebastian menjelaskan, jika hak angket DPRD DKI kepada Basuki atau Ahok diteruskan, maka akan menimbulkan sebuah kondisi yang disebut sebagai kegaduhan politik. Dalam kegaduhan politik itu, ketika situasi mulai makin panas, yang mungkin terjadi adalah upaya bongkar-bongkaran masalah di kedua kubu.

Sebastian menengarai partai politik memutuskan mundur dari tim angket DPRD DKI untuk menghindari upaya bongkar masalah tersebut. Menurut dia, partai politik sudah memperhitungkan untung-ruginya jika tetap terlibat dalam kepanitiaan hak angket tersebut.

"Kalau bongkar-bongkaran, maka mungkin saja semua itu terbuka bahwa semuanya terlibat. Bisa juga dari pihak pemerintah (terlibat). Hitung-hitungannya parpol lebih banyak mudarat daripada manfaat dari sudut pandang politik," kata Sebastian.

Sebastian menilai publik sebetulnya lebih menginginkan agar munculnya anggaran siluman ini bisa diungkap. Dengan begitu, publik dapat semakin jelas siapa saja yang terlibat, yang mengusulkan anggaran siluman. "Saya kira Ahok punya kepentingan yang sama dengan publik soal itu," jelas Sebastian.

Sejauh ini sudah ada tiga Dewan Pimpinan Pusat partai yang menginstruksikan kepada fraksinya di DPRD DKI Jakarta untuk mencabut dukungan terhadap hak angket. Partai itu adalah Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar yang dipimpin Agung Laksono.