Pisang Rebus untuk Pimpinan DPRD Itu Jadi Dingin

Sedianya di dalam ruangan itu akan dilangsungkan rapat gabungan pimpinan DPRD DKI terkait penentuan sikap terhadap RAPBD 2015. Rapat dijadwalkan dimulai pukul 14.30. Namun, sampai jarum menunjukkan pukul 16.00, tak ada tanda-tanda agenda resmi itu dimulai.

Deretan bangku dengan papan nama Prasetio Edi Marsudi, Mohamad Taufik, Triwisaksana, Abraham Lunggana, dan Ferrial Sofyan masih tampak kosong. Mereka adalah pimpinan DPRD DKI.

Karena si empunya kursi tak kunjung datang, piring-piring yang berisi kacang dan pisang rebus yang ada di atas meja di deretan bangku tersebut tampak tak terjamah.

Bersamaan dengan hal itu, para ketua fraksi yang sebelumnya telah masuk ke dalam ruangan satu per satu tampak keluar. Namun, tak ada keterangan yang jelas dari mereka terkait kelanjutan rapat di ruangan tersebut. Tidak jelas apakah rapat akan tetap berlangsung atau malah batal.

"Tunggu setengah jam lagi," ujar Lucky.

Yang terjadi kemudian adalah beberapa petugas mengangkat piring-piring berisi kacang dan pisang rebus yang sudah dingin. Padahal, saat diletakkan di meja-meja peserta rapat, kudapan itu masih hangat. "Udah disuruh kemasin," ujar Juni (45), salah satu karyawan bagian pantry di Gedung DPRD.

Sampai sekitar pukul 17.00, belum ada tanda-tanda rapat akan digelar.

Dari lima pimpinan, dua di antaranya sedang tidak berada di ruang kerjanya. Mereka adalah Ketua Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua IV Ferrial Sofyan. Sementara yang tiga lagi ada di ruangan kerjanya masing-masing. Mereka adalah Wakil Ketua I Mohamad Taufik, Wakil Ketua II Triwisaksana, dan Wakil Ketua III Abraham Lunggana.

Menunggu dokumen

Saat ditemui, Taufik mengatakan, penyebab para pimpinan tak menghadiri rapat disebabkan masih menunggu print out (hasil cetak) dokumen RAPBD yang merupakan hasil pengisian melalui sistem e-budgeting dari Pemprov.

Hasil cetak dokumen itu yang nantinya dibawa sebagai bahan pembahasan di rapat pimpinan DPRD terkait penentuan sikap terhadap RAPBD 2015. "Ya, nanti tunggu berkasnya," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Dari pihak Pemprov, Sekretaris Daerah Saefullah mengakui bahwa pihaknya belum menyerahkan print out ke DPRD sampai dengan sore ini. Sebab, kata dia, proses pencetakan dokumen RAPBD membutuhkan waktu berjam-jam disebabkan banyaknya halaman yang harus dicetak.

Sedangkan di sisi lain, lanjutnya, proses memasukkan data ke sistem e-budgeting baru selesai pada pagi tadi sekitar pukul 09.00. Saefullah memprediksi pencetakan dokumen RAPBD baru akan selesai nanti malam.

"Jam 09.00 baru start nge-print. Pada saat tadi nge-print, di tengah jalan ada salah teknis sehingga saat ini sedang dilanjutkan. Estimasi kita nanti jam 19.00 baru selesai," ujar Saefullah.

Sebagai informasi, Kemendagri telah memberikan batas waktu bagi Pemprov untuk menyerahkan RAPBD hasil evaluasi paling lambat pada Senin (23/3/2015) pekan depan.

Untuk bisa menyerahkan RAPBD, Pemprov membutuhkan persetujuan dari DPRD. Artinya, rapat gabungan pimpinan DPRD terkait penentuan sikap terhadap RAPBD 2015 merupakan salah satu momen krusial dalam proses pengesahan APBD DKI 2015, yang sudah telat tiga bulan dari waktu yang dijadwalkan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, bila lembaga eksekutif dan legislatif tak mencapai kesepakatan dalam penentuan RAPBD, maka besaran APBD yang akan digunakan pada tahun tersebut adalah anggaran yang menggunakan pagu anggaran pada tahun sebelumnya.

Bila pengesahan RAPBD menjadi APBD ditandai dengan diterbitkannya sebuah peraturan daerah (perda), maka penggunaan kembali APBD tahun sebelumnya pada tahun yang sedang berjalan cukup ditandai dengan diterbitkannya sebuah peraturan gubernur (pergub).