Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bikin Persaingan Antar-PNS, Ahok Persilakan yang Tak Mampu Keluar

Kompas.com - 31/03/2015, 11:21 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, kini ia menciptakan kondisi persaingan antar-satu pegawai negeri sipil (PNS) dengan PNS lainnya di lingkungan Pemprov DKI. PNS yang berkinerja baik akan mendapat imbalan setimpal, berupa nilai maksimal tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis. Begitu pula sebaliknya. 

"Jadi, kalau kamu bilang, 'saya enggak kebagian kerja', ya kamu mesti tanding dong. Anda saling berebut posisi di sini. Itu yang namanya seleksi promosi terbuka," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (31/3/2015).

Selain bersaing untuk memperoleh nilai maksimal TKD dinamis, lanjut dia, PNS DKI juga bersaing menduduki jabatan tertentu. Sebab, kini Basuki tak lagi memilih jabatan dengan tingginya hasil yang diraih saat tes psikologi maupun tes kompetensi dasar yang dilakukan saat seleksi jabatan terbuka. Kini, ia memilih pejabat dengan menilai kinerja pejabat itu.

Selain itu, Basuki juga melihat semangat yang ada di dalam diri pejabat itu untuk menduduki sebuah jabatan tertentu. "Kalau Anda kalah, ngapain Anda kerja di DKI? Silakan keluar dari PNS DKI. Toh banyak juga PNS di luar DKI yang mau masuk ke DKI kok. Ini kan persaingan yang kami ciptakan," kata Basuki.

Beberapa PNS DKI pun merasa tidak cocok dengan jabatan yang diembannya sekarang. Pasalnya, pejabat itu merasa tidak bisa mengisi poin kerja untuk mendapat TKD maksimal. Misalnya, pegawai Dinas Kesehatan dengan pegawai yang ditempatkan di puskesmas. Menurut dia, besaran TKD dinamis yang akan didapatkan pegawai yang bekerja di puskesmas akan lebih besar ketimbang tunjangan yang diterima pegawai Dinas Kesehatan karena pegawai puskesmas lebih aktif bekerja dibanding ditempatkan di dinas.

"Kalau Anda enggak punya kerjaan, bagaimana kami mau bayar Anda gitu lho? Kan TKD dinamis berdasarkan poin kerja, kalau bidang Anda memang enggak ada kerjaan, Anda enggak dapat TKD dan mungkin kami bubarkan bidang Anda loh. Itu yang saya maksud," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com