Masih Ada yang Tertipu Calo Rusun Marunda hingga Jutaan Rupiah

Kasus itu berawal dari kedatangannya bersama seorang rekan ke Rusunawa Marunda untuk mencari unit untuk disewa pada November 2014 lalu. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang kenalan dan ditunjukkan kepada seorang penghuni Kluster B Blok 11 lantai 5 yang diklaim biasa mengurus kepemilikan unit.

Setelah bertemu, singkat cerita, ia dan rekannya dijanjikan seseorang berinisial R (35), yang bisa membantu agar bisa memiliki unit rusun asalkan menyetor uang sebesar Rp 6 juta. Ia pun langsung menyetor uang muka sebesar Rp 1,5 juta. Sisanya dilunasi pada Maret 2015 lalu. Kemudian, dia dan suami diberikan kunci unit rusunawa beserta surat penjanjian sewa (SP) unit rusun di lantai 4 Blok 4 Kluster A.

Pada Minggu (15/3/2015) malam, ia dan suami, Lisdiantoro, serta keempat anaknya datang ke unit dimaksud berniat pindah. Namun, saat melapor pada RT/RW setempat, mereka malah ditolak. Sebab, ada ketidaksesuaian antara SP yang atas nama Afliana Serawati Mesakih (31) dan KTP dirinya.

"Saya enggak paham bagaimana prosedur mengurus yang seharusnya, maka percaya saja ada yang membantu. Ternyata, begitu ada masalah, uang yang dikasih ke orang bersangkutan malah susah diminta lagi," keluh Juariah, Senin (13/4/2015).

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (UPRS) Wilayah 1 DKI Jakarta, Marwiyanti, menyayangkan warga yang berniat tinggal di rusun tetapi tidak mendaftarkan ke jalur resmi. Dia pun tidak bisa membantu Juariah menyelesaikan masalahnya.

"Kalau ada petugas kita, baik pekerja harian lepas (PHL) atau PNS yang terlibat, pasti kita tindak. Kita berharap kalau memang ada yang berniat memiliki rusun, silakan langsung ke Jatibaru (Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta)," ujarnya.

Marwiyanti mengatakan, saat ini, prioritas penghuni rusun diberikan kepada warga terprogram relokasi, sedangkan yang sudah mendaftar dan masuk daftar tunggu menempati unit rusunawa hingga kini mencapai 800 pendaftar.