Ahok Izinkan DPRD Usulkan Pokir dalam RAPBD 2016

Sebenarnya, lanjut Basuki, usulan warga yang ditampung anggota DPRD itu telah didiskusikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Seperti diketahui, musrenbang sudah selesai dilaksanakan di lima wilayah dan satu kabupaten ibu kota. Usulan warga oleh anggota DPRD DKI dikenal dengan pokok pikiran (pokir). 

"Reses kan (usulan program) sudah ada di dalam musrenbang semua. Kalau mereka masukkan, ya tinggal kami cocokkan saja," kata Basuki di Balai Kota, Senin (11/5/2015). 

Selain DPRD yang bisa mengusulkan, lanjut Basuki, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta unit kerja perangkat daerah (UKPD) masih dapat memperbaiki dan mengevaluasi rencana kegiatan pada tahun anggaran 2016.

Menurut Basuki, pokir diperbolehkan dengan syarat tidak diusulkan setelah APBD disahkan dalam rapat paripurna. "Masukkan saja (pokir), enggak masalah, asal (DPRD) jangan ajuin yang aneh-aneh saja. Selama berguna, oke," kata Basuki. 

Sebelumnya, Basuki menegaskan bahwa DPRD tidak boleh lagi mengajukan pokir kepada DKI. Menurut Basuki, pokir dengan nilai fantastis yang diajukan DPRD ke dalam APBD kerap ditengarai sebagai anggaran siluman oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pada APBD 2015, besaran pokir mencapai Rp 12,1 triliun. Sementara itu, pokir yang dihasilkan dari APBD 2012-2015 mencapai Rp 40 triliun. 

Adapun pokir merupakan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota Dewan saat masa reses. Aspirasi itu kemudian diajukan oleh legislatif kepada eksekutif dalam pembahasan anggaran. Pokir ini diatur dalam Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang Tata Tertib.

Badan Anggaran disebutkan mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, paling lambat lima bulan sebelum APBD ditetapkan.