Ini "Masalah" di Terminal Rawamangun yang Mau Digugat Ahok

Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur terletak berdampingan dengan jalan yang menikung tersebut. Menurut rencana, kantor Sudin Perhubungan ini bakal dibongkar dan dipindahkan ke gedung baru Terminal Rawamangun.

Kepala Sub Bagian Humas UP Terminal Dishub dan Transportasi DKI, Didi Supardi, membenarkan hal ini. "Kita sudah menyurati BPKAD jadi nanti mau ada penghapusan (bongkar). Bukan kita yang merobohkan karena itu barang (gedung) milik negara," kata Didi, saat ditemui wartawan, di kantornya, Senin sore.

Hanya saja, pihaknya tak tahu kapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan melakukan pembongkaran. Dia mengakui, karena masalah jalur yang terlalu menyerong ke kanan itu, bus berbadan besar tak bisa masuk.

"Kalau bus kayak AKAP memang tidak bisa masuk, takutnya nyangkut atau kena, makanya yang boleh masuk cuma bus yang berbadan kecil atau standar," ujar Didi.

Untuk itu, pihaknya menerapkan kebijakan agar bus besar parkir di luar terminal. Agar tak semrawut, diberikan waktu parkir bergantian. "Istilahnya kita dorong-tendang, jadi kalau sudah datang satu bus, yang sudah ngetem kita dorong jalan. Kalau tidak, macet," ujar Didi.

Sebelumnya, Ahok ingin agar konsultan proyek pembangunan Terminal Rawamangun, Jakarta Timur, dituntut ke jalur hukum.

"Pak Gubernur kecewa ada beberapa konsultan yang mau digugat ke polisi. Contoh konsultan Terminal Rawamangun," ujar Kepala BPKAD Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/5/2015).