Ini Aspirasi Masyarakat yang Diserap DPRD DKI Selama Reses ...

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta telah memaparkan hasil reses mereka pada rapat paripurna hari ini, Jumat (29/5/2015). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Triwisaksana dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Hasil laporan panitia penyusun invetarisasi reses ini disampaikan pada paripurna hari ini," ujar Triwisaksana di gedung DPRD DKI, Jumat (29/5/2015).

Triwisaksana menjelaskan hasil reses ini merupakan aspirasi masyarakat yang diserap DPRD di daerah pemilihan mereka masing-masing. Dia pun menyerahkan kepada anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Yani untuk membacakan hasil reses.

"Laporan reses hari ini adalah kompilasi kegiatan reses pertama yang akan disampaikan ke pimpinan DPRD. Laporan ini disampaikan sebagai masukan dalam RAPBD DKI. Adapun inventarisasi ini disusun menurut wilayah dan bidang," ujar Ahmad Yani.

Yani menerangkan hasil reses ini dibagi menjadi beberapa bidang yaitu bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kebersihan dan lingkungan hidup, dan bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan.

"Pelayanan untuk mengurus surat kependudukankaya, E-KTP, KK, dan akta kelahiran baik baru taupun perpanjang harus dipermudah," ujar Yani.

Selain itu, Yani juga mengatakan, warga meminta pelatihan penanganan kebakaran khususnya di wilayah-wilayah yang rawan. Hal lain yang menjadi aspirasi masyarakat adalah mempermudah pembuatan sertifikat tanah, mempermudah pembelian makanan tambahan untuk Posyandu, serta meningkatkan insentif bagi petugas posyandu, guru PAUD dan guru mengaji. 

Selain itu, Ahmad Yani juga memaparkan aspirasi masyarakat di bidang perekonomian. Di antaranya pembuatan pasar tradisional di Pondok Kelapa dan Cipayung, pembinaan UKM hingga mendapat modal dari bank DKI, penertiban PKL yang berjualan di trotoar, penyediaan penjaga persimpangan rel di Jalan Delman Kelurahan Kebayoran Lama Utara, dan pembenahan kebijakan jalan satu arah di Jalan Bintaro Permai.

Sementara itu, Yani juga membacakan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. Aspirasi di bidang ini merupakan yang terbanyak dibanding bidang lainnya. "Saat ini banyak fasos fasum, taman-taman yang tidak terawat. Untuk itu warga masyarakat mengharapkan agar pemda merawat dengan baik," ujar Ahmad Yani.

Selain itu, DPRD juga meminta agar normalisasi kali dilanjutkan di tiap wilayah, program kampung kumuh juga harus dilanjutkan karena dinilai memberi manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, penataan jalur hijau, penertiban bangunan, pembuatan rusunawa, pembangunan RSUD, perbaikan dan pembangunan jalan juga menjadi poin yang disampaikan pada paripurna kali ini.

Untuk bidang kebersihan dan lingkungan hidup, DPRD menyampaikan adanya permintaan masyarakat untuk disediakan gerobak motor pengangkut sampah, TPS, mobil kontainer pengangkut sampah di tiap kota.

"Permasalahan limbah laundry di Kelurahan Sukabumi Selatan juga sangat mengganggu masyarakat, untuk itu agar Pemprov DKI Jakarta segera merelokasi," ujar Ahmad Yani.

Aspirasi terakhir yang disampaikan DPRD dalam paripurna tersebut ada pada bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan dan pendidikan. DPRD mengatakan warga meminta taman bermain anak-anak dan lapangan olahraga untuk remaja harus diperbanyak lagi. Selain itu, warga juga meminta BOP untuk sekolah swasta dapat dianggarkan.

"Honor untuk guru honorer yang diterima tidak sama antar sekolah, untuk itu mohon perhatian dari instansi terkait agar tidak menimbulkan masalah," ujar Ahmad Yani.

Selain itu, penerima bantuan langsung tunai (BLT), Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat juga harus didata secara tepat. Hal yang lain, Ahmad Yani juga mengatakan masih terdapat puskesmas yang kurang baik pelayanannya. Maka itu, hal tersebut harus dibenahi.

"Berkaitan dengan penggunaan kartu BPJS masih berbelit dan sering juga ditolak dengan alasan penuh kamar," ujar Ahmad Yani.

Hal-hal lain yang juga diminta warga diantaranya adalah memberantas preman atau oknum dalam mengurus pemakaman, meningkatkan anggaran terhadap PAUD, membantu pembangunan tempat ibadah dan puskesmas, penyediaan ambulans, dan rehabilitasi sekolah.