Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Mengaku Telah Jadikan Wiriyatmoko Staf

Kompas.com - 02/06/2015, 14:24 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut telah banyak menjadikan staf para pejabat yang tergabung dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), termasuk Wiriyatmoko. Hal itu dikatakan Basuki seusai menyampaikan sambutan di peringatan hari raya Waisak, di Wihara Ekayana Amara, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Selasa (2/6/2015). 

"Iya dia (Wiriyatmoko) jadi staf. Sudah saya jadikan staf banyak pejabat di TGUPP, saya mau ganti baru lagi anggota TGUPP," kata Basuki. 

Ahok, sapaan Basuki mengatakan sebelumnya anggota TGUPP merupakan pejabat setingkat eselon II. Namun kini sebagian besar anggotanya telah dijadikan staf dan non eselon.

Rencananya pada pertengahan Juni ini, Basuki akan menjadikan staf beberapa pejabat eselon II. Namun jumlahnya tidak terlalu banyak.

Ia juga akan mempromosikan pejabat eselon III untuk menjadi pejabat eselon II. Meski demikian, Basuki enggan menjelaskan pejabat mana saja yang akan dipromosikan dan pejabat mana saja yang telah dijadikan staf.

"Entar lama-lama juga lo tahu lah. Nanti tergantung analisa saya juga mau pecat yang mana," kata Basuki. 

Anggota TGUPP diketahui berjumlah sembilan orang yang diketuai oleh Sarwo Handayani. Sementara yang menjadi Wakil Ketua TGUPP adalah Mohammad Yusuf yang sebelumnya merupakan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI.

Sementara anggotanya adalah Taufik Yudi Mulyanto, Wiriyatmoko, Hasan Basri Saleh, I Made Karmayoga, Sugiyanta, Ipih Ruyani, dan Sugeng Irianto. 

Saat menjabat sebagai Wakil Gubernur, Basuki kerap kesal dengan Wiriyatmoko yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI.

Basuki pernah menyindir Wiriyatmoko sebagai penguasa di DKI Jakarta. Sebab dia merupakan pihak yang memberi izin pengusaha mendirikan reklame di Jakarta saat masih menjabat sebagai Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI.

Tak hanya itu, Basuki pernah marahi Wiriyatmoko saat menghambat birokrasi penerimaan 30 bus sumbangan perusahaan swasta untuk beroperasi di DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com