Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Bingung Pemerintah Tak Minta PT KAI Bangun LRT

Kompas.com - 08/06/2015, 21:16 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bingung dengan pemerintah pusat yang tidak menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membangun light rail transit (LRT) atau kereta ringan layang di Jakarta. Padahal, lanjut dia, PT KAI mampu membangun LRT antar-kota dari Jakarta ke kota mitra sekitar. 

"Tadi juga kami baru ketemu dengan PT KAI. Saya juga bingung ya, kok pemerintah enggak kasih pembangunan LRT ke KAI, malah ke Adhi Karya yang bangun (LRT) gitu. Kami saja mau kerja sama dengan PT KAI," kata Basuki di Balai Kota, Senin (8/6/2015). 

Pada kesempatan itu, Basuki juga memastikan LRT yang dibangun Pemprov DKI berbeda dengan jalur LRT yang dibangun oleh PT Adhi Karya.

Koridor yang akan dibangun oleh PT Adhi Karya adalah rute Cibubur-Cawang. Basuki pun belum menyepakati penuh pemberian izin pembangunan LRT oleh PT Adhi Karya.

Sebab, PT Adhi Karya meminta hak pakai lahan yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan kereta layang ringan tersebut.

PT Adhi Karya menginginkan hak pakai atas sejumlah lahan milik Pemprov DKI, antara lain tanah seluas enam hektar di Cibubur untuk depo LRT dan lahan di Cawang untuk stasiun.

Salah satu lahan yang diminta Adhi Karya adalah lahan milik Pemprov DKI di Cibubur dan Cawang untuk koridor Cibubur-Cawang.

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Jakarta seharusnya memiliki RTH setidaknya 30 persen dari luas wilayahnya. Sementara itu, RTH Jakarta saat ini hanya 11 hingga 12 persen dari luas wilayah.

Ahok, sapaan Basuki, tidak ingin gegabah menyepakati kajian PT Adhi Karya ini sebelum mengajukan penerbitan peraturan presiden (perpres) oleh Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, Basuki menyambut baik rencana pembangunan moda transportasi massal di Jakarta karena akan mengurangi kemacetan.

"Nanti bisa saja nyambung dan ketemu (antara LRT Adhi Karya dan DKI). Dari kajian kami, LRT itu membantu mengurangi kemacetan," kata Basuki.

Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu adalah Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulomas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Basuki menganggarkan Rp 500 miliar untuk pembangunan jalur koridor I. Ia menargetkan, pembangunan infrastruktur LRT koridor I sudah dapat dilakukan pada tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com