Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lulung Kesal Dibilang Bodoh oleh Ahok

Kompas.com - 04/08/2015, 08:36 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menyatakan tidak memiliki niat buruk terkait usulannya untuk memanggil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Lulung, sapaan Lunggana, usulan pemanggilan Basuki hanya diajukan untuk menanyakan mekanisme pemberantasan korupsi yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia kesal dengan sikap Ahok yang justru berpikiran buruk terhadap niatnya itu.

"Saya ingin diskusi dengan Ahok bagaimana pencegahannya. Saya ingin tanya sama dia. Itu kewajiban kami, tetapi kenapa kami dibilang bodoh?" ujar dia di Gedung DPRD DKI, Senin (3/8/2015).

Lulung menyebut, temuan dugaan tindak pidana korupsi di Pemprov DKI Jakarta selama kepemimpinan Ahok sudah terjadi berulang kali. Oleh karena itu, ia mengaku ingin menanyakan langkah pencegahan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Ahok.

Menurut Lulung, cara terbaik dalam menjalankan pemberantasan korupsi dimulai dari pencegahan. Ia menyebut bahwa hal tersebut mengikuti mekanisme yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Besok kalau ada korupsi lagi kan bahaya. Jangan lihat persoalan ini jadi persoalan sentimen. Kita sepakat tidak ada lagi persoalan politis," ujar dia.

Lulung kemudian mencontohkan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dan printer. Ia menyebut bahwa pengadaan kedua alat tersebut sepenuhnya berada dalam tanggung jawab instansi terkait yang ada di Pemprov DKI.

"Yang melakukan eksekusi Pemda (Pemprov DKI). Ini ada UPS atau printer yang akan dilelang. Kewajiban gubernur, TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dan ULP (unit layanan pengadaan) meminta daftar harga barang kepada pabrik, (memastikan) berapa harga satuannya," ucap politisi PPP ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com