Dirjen Kemendagri Sindir Pemprov DKI Saat Rapat Bahas Mekanisme KUA PPAS

Donny (sapaan Reydonnyzar) mengaku berharap pemerintah provinsi bisa menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan cara yang tepat.

"Memang ada saatnya kita bekerja untuk sesuatu yang salah dengan cara benar. Ada saatnya kita bekerja untuk sesuatu yang benar dengan cara yang salah. Tetapi, kita ingin ke depannya, kerjakan sesuatu yang benar dengan cara benar," ujar Donny di Ruang Pola, Balai Kota DKI, Senin (10/8/2015).

Donny bercerita, pada tahun ini ada dua provinsi yang mengalami keterlambatan dana pencairan APBD, yaitu Aceh dan DKI Jakarta.

Meski sama-sama terlambat, Donny menemukan ada hal yang berbeda antara dua provinsi ini. Donny mengatakan, saat terjadi keterlambatan proses APBD di Provinsi Aceh, gubernur dan ketua DPRD begitu rajin menyambangi kantor Kemendagri.

"Aceh yang namanya gubernurnya angkat telepon tiap hari selalu datang konsultasi. Ketua dewannya hadir langsung, meskipun dengan segala kompleksitas Aceh," ujar Donny.

Akan tetapi, hal yang sama justru tidak terjadi di Pemprov DKI. Pemprov DKI seolah sulit sekali berkonsultasi dengan Kemendagri terkait polemik anggarannya.

Padahal, jarak Balai Kota dengan kantor Kemendagri begitu dekat. "Saya baru bertemu dengan DKI pada saat tampil di televisi. Jauh sekali rasanya ya Medan Merdeka Utara (kantor Kemendagri) dengan Medan Merdeka Selatan (Balai Kota) itu. Jauh sekali rasanya," ujar Donny.

Donny pun merasa senang bahwa tahun ini Badan Anggaran DPRD DKI berinisiatif mengundang Kemendagri untuk membahas mekanisme pembahasan anggaran.

"Kita beri applause kepada DPRD DKI. Sekarang kalau kami terima KUA PPAS dari gubernur minta konfirmasi. Saya bilang belum bisa. Saya minta momen seperti ini dulu untuk bisa duduk bersama," ujar Donny.

Untuk diketahui, rapat hari ini dihadiri oleh eksekutif dan legislatif untuk membahas mekanisme pembahasan KUA PPAS tahun 2016.

Awalnya, Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dijadwalkan hadir, tetapi posisinya digantikan oleh Wakil Gubernur Djarot Syaiful Hidayat.

Sementara pihak legislatif diwakili oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan.