Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/08/2015, 16:51 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu anggota Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dite Abimanyu, bertanya kepada Direktur Utama Yayasan Kesehatan Sumber Waras Abraham Tetdjanegara mengenai kabar yang dia dengar tentang lahan yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI. Kabar tersebut dia dengar dari pemeberitaan di media.

Salah satunya adalah mengenai proses jual beli lahan RS Sumber Waras dengan Pemprov DKI saat ini.

"Pak Abraham, ada selentingan dengan adanya temuan BPK ini, ada pembatalan pembelian yang dilakukan Pemprov DKI. Apakah itu benar?" kata Dite bertanya kepada Abraham di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Rabu (19/8/2015).

Abraham pun membantah adanya pembatalan pembelian itu. Dia dengan tegas menyatakan bahwa proses pembelian tersebut tidak dihentikan setelah menjadi temuan BPK.

"Tetap jalan dan sudah berjalan, Pak," jawab Abraham. Padahal, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan telah membatalkan pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.

Pembatalan itu terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga Rp 191 miliar.

"Batalin saja sudah. Kita bagaimana sih bisa melawan allah mahakuasa tanda kutip (BPK). Jadi batal dong, takut kita," kata Basuki di Balai Kota ketika itu.

Selain masalah proses pembelian, Dite juga memastikan mengenai kabar status tanah di RS Sumber Waras yang masih sengketa. Mengenai hal itu, Abraham pun mengakuinya.

Berdasarkan dialog antara Pansus BPK dan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras tadi, Wakil Ketua Pansus BPK Prabowo Soenirman pun berkesimpulan bahwa proses pembelian lahan DS Sumber Waras ini telah selesai dilakukan oleh Pemprov DKI.

Tinggal menunggu pembangunannya yang akan dilakukan sekitar dua sampai lima tahun kemudian.

Sebab, ada perjanjian antara Pemprov DKI dan pihak yayasan agar memberi jangka waktu selama itu untuk menggunakan terlebih dahulu serta mengosongkan lahan yang dibeli Pemprov DKI.

"Jadi ini tinggal dibangun saja, tetapi memang masih menunggu beberapa tahun karena masih digunakan oleh RS Sumber Waras," ujar Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com