Sebab, Pemerintah Provinsi DKI harus membebaskan lahan tempat tinggal 1.200 kepala keluarga (KK) di Halim Perdanakusuma. Hal itu memberatkan DKI.
"Kereta cepat itu urusan pemerintah pusat. Kami enggak ikut campur. Tetapi, waktu itu, kami usul kalau bisa ya pakai (Stasiun) Manggarai sama Gambir saja," kata Basuki di Balai Kota DKI, Selasa (25/8/2015).
Bahkan, Basuki berjanji bakal memberi lahan di kawasan Monas untuk pengembangan stasiun Gambir jika kereta cepat ini jadi dibangun.
Terlebih lagi, saat ini di Stasiun Gambir telah ada pemisahan jalur kereta dalam kota dan luar kota sehingga tinggal dikembangkan untuk pembangunan jalur kereta cepat.
"Kami mau kasih lahan kami di Monas. Kalau kamu ke Gambir kan yang dari luar (kota) sama dalam (kota) enggak nyambung. Kami pengin Stasiun Gambir kalau masukin kereta cepat ke Bandung, akan kami tambahkan lahan untuk membuat lahan kereta dalam kotanya. Minimal Gambir ada intermoda dalam dan luar kota," kata Basuki.
Pengembangan jalur baru itu dilakukan karena desain kereta cepat Jakarta-Bandung buatan Tiongkok tidak cocok dengan rel kereta Indonesia. Sebab, kereta cepat buatan Tiongkok memiliki desain dan jalur kereta yang lebar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.