Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banggar DPRD DKI Malu dengan Format Program Wali Kota

Kompas.com - 02/09/2015, 16:54 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Syahrial menunjukkan kekecewaannya mengenai format penyusunan program kegiatan para wali kota seluruh wilayah administrasi di DKI Jakarta. Sebab, kata Syahrial, tidak ada hubungan yang sinkron antara kolom kegiatan wali kota dengan sasaran kegiatannya.

Ketika ada kegiatan dengan nama "monitoring", sasaran kegiatan tersebut hanya tertulis "terlaksananya monitoring". Seharusnya, menurut Syahrial, kolom "sasaran kegiatan" diisi dengan apa saja pencapaian yang diraih setelah monitoring tersebut.

"Saya mohon Pak Asisten Pemerintahan ini menegurlah soal ini. Saya malu, ini Ibu Kota Indonesia. Kota metropolitan kota besar. Tetapi perencanaan di tingkat wilayah malah tidak mengerti masalah tupoksi. Saya sayangkan. Bahasa dalam program ini sangat memalukan, ini dokumen resmi, ini dibahas loh," ujar Syahrial dalam rapat KUA-PPAS di gedung DPRD DKI, Rabu (2/9/2015).

Syahrial mengetahui bahwa masalah format serta penulisan rancangan kegiatan ini tidak disusun langsung oleh wali kota, melainkan disusun oleh pegawai DKI lain. Syahrial pun menegaskan bahwa buruknya bahasa yang digunakan dalam rancangan program bukanlah kesalahan wali kota.

"Kesalahan bapak hanyalah tidak mengontrol," ujar Syahrial.

Selain masalah itu, Syahrial juga mempermasalahkan mengenai rincian program wali kota yang menurut dia kurang sesuai dengan tupoksi wali kota. Sebagai contoh adalah program wali kota yang mengikuti kegiatan pameran flora dan fauna. Menurut dia, kegiatan tersebut seharusnya cukup dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan saja.

Wali kota kurang begitu tepat melaksanakan tugas itu. "Ada juga kegiatan dalam rangka pelestarian Budaya Betawi dan lainnya. Itu bukan tugas wali kota. Wali kota harusnya bertugas dan bertanggung jawab atas kemajuan di wilayahnya," ujar Syahrial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com