DPRD DKI Temukan Anggaran Dobel pada Program SKPD

"Untuk Disdukcapil ada program pembinaan mental dan fisik. Pak, sebaiknya bapak hapus saja ini. Lalu bapak ikut olahraga di Korpri karena kemarin di Korpri sudah dianggarkan juga," kata Bestari di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (4/9/2015).

"Pembinaan spiritual juga ada di Korpri. Kok ada dobel-dobel mulu, Pak? Pemborosan ini namanya. Naudzubillah. Kan kita mau ikuti kata Gubernur agar jangan ada pemborosan."

Bestari juga menemukan ada anggaran untuk program penyuluhan hukum terpadu bagi aparat pada program milik Biro Hukum DKI. Padahal, program serupa telah dianggarkan di Korpri dengan nama program yang sama.

Kemudian, Bestari juga menemukan ada program pembinaan kepegawaian dalam program milik Biro Kepala Daerah (KDH). Padahal, program serupa juga telah dianggarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) DKI untuk membina pegawai.

"Pak, kalau begini bubarkan sajalah Badiklat kalau masing-masing SKPD sudah mampu melaksanakan kegiatan diklat sendiri," ujar Bestari.

Bestari pun mengingatkan bahwa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memiliki impian untuk menghilangkan 50 persen PNS DKI. Dengan sindirannya untuk menghapus Badiklat tersebut, dia merasa impian Basuki akan terwujud.

Selain itu, Bestari juga menyindir mengenai besarnya biaya-biaya dalam program SKPD meskipun program tersebut tidak penting. Misalnya saja, program pengadaan konsumsi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mencapai Rp 700 juta untuk satu wilayah Jakarta.

"Pak, jangan terlalu didorong-doronglah Pak biaya seperti ini. Rakyat miskin itu sudah susah-susah kumpulkan pajaknya untuk biayai kegiatan kita loh," ujar Bestari.