Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jakarta, Kota dengan Lahan Mal Terluas di Dunia"

Kompas.com - 22/10/2015, 14:26 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut saat ini ada sekitar 550 hektar lahan di Jakarta yang digunakan untuk pusat belanja alias mal. Menurut Walhi, jumlah tersebut membuat Jakarta tercatat sebagai kota besar dengan luas lahan untuk penggunaan mal terbesar di dunia.

"Sampai tahun 2013, penggunaan lahan untuk mal paling luas di dunia itu di Jakarta. Ada 550 hektar. Itu mal doang. Mal saja sudah ngabisin 550 hektar, belum lagi untuk superblock dan segala macam," kata Deputi Direktur Walhi Jakarta Zaenal Muttaqin saat acara konsultasi publik rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta, di Balai Kota, Kamis (22/10/2015).

Menurut Muttaqin, luas area untuk penggunaan mal itu sangat tidak ideal bila dibandingkan dengan luas total wilayah Jakarta secara keseluruhan.

Sebab, luas area untuk penggunaan mal sangat tidak sebanding dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air. "Sampai saat ini ruang terbuka hijaunya cuma 8 persen," ujar dia.

Muttaqin menilai masifnya pembangunan tanpa mengindahkan aspek lingkungan itu semakin diperparah dengan penggunaan air tanah secara berlebihan.

Ia menyebut dua faktor itulah yang membuat semakin menurunnya permukaan tanah di Jakarta. Menurut Muttaqin, penurunan permukaan tanah merupakan penyebab utama banjir rob.

"Penelitian dari ITB menyebutkan dampak dari mencairnya es di kutub terhadap Indonesia hanya 0,3 sentimeter. Jadi banjir rob di Jakarta bukan karena itu, tetapi karena pembangunan yang tidak teratur dan air tanah yang disedot terus," ujar dia. 

Muttaqin melihat situasi akan bertambah parah apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memaksakan untuk melakukan reklamasi di Teluk Jakarta.

Sebab, ia menyebut reklamasi akan menyebabkan terjadinya proses perlandaian sungai-sungai akibat tekanan arus laut dari Teluk Jakarta.

Karena itu, ia menegaskan, Walhi tetap menolak dilakukannya reklamasi. Muttaqin menilai, hal yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI saat ini adalah membereskan persoalan mendasar yang ia kemukakan sebelumnya, yakni membangun banyak daerah resapan air dan berupaya mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan.

"Kalau (reklamasi) dipaksakan, dampak ke daratannya agak berat. Pemerintah harus beresin ini dulu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com