Ini Maksud Ahok Sebut Maju Lewat Parpol Butuh Dana Rp 100 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut tidak pernah dimintai uang oleh partai politik yang hendak mengusungnya maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk saat dirinya maju mendampingi Joko Widodo pada Pilkada 2017.

Menurut Ahok, saat itu baik PDI Perjuangan maupun Gerindra sama-sama tidak meminta uang kepada dirinya dan Jokowi.

"PDI-P tidak pernah minta dana dari saya. Gerindra juga, dari dulu," kata dia di RSUD Budhi Asih, Jakarta Timur, Jumat (11/3/2016).

Ahok lalu mengklarifikasi ucapannya pada Kamis kemarin. Menurutnya, uang Rp 100 Miliar untuk menggerakan mesin partai yang ia maksud bukanlah berdasarkan pengalaman pribadi. (Baca: Ahok: Kalau "Nyagub" lewat Partai Bisa-bisa Rp 100 Miliar Enggak Cukup)

Ia menyebut melontarkan pernyataan itu hanya sebagai saran agar PDI-P tidak menghabiskan banyak dana. Dengan majunya ia di Pilkada melalui jalur independen, maka PDI-P bisa menghemat banyak dana.

Seperti diketahui, PDI-P merupakan parpol yang paling berkeinginan mengusung Ahok.

"Mereka kan mempermasalahkan independen. Terus saya bilang kalau independen biayanya bisa lebih murah, karena tidak perlu biaya untuk menggerakan seluruh mesin partai. Masyarakat yang bergerak sendiri," ujar dia.

Menurut Ahok, jika ia maju melalui jalur independen, maka seluruh logistik untuk kampanye dibiayai oleh relawan.

"Kalau lewat partai, partai yang mesti keluar duit. Dulu PDI-P tidak minta uang ke saya, tapi PDI-P kan keluar duit. Mereka nyari sumbangan," kata dia.

Sebelumnya, Ahok mengaku tidak punya cukup uang untuk ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai politik. Sebab, menurut dia, ikut pilkada melalui jalur parpol membutuhkan banyak uang untuk menggerakkan mesin partai.

"Parpol enggak minta 'mahar' lho, tetapi cuma minta anak ranting dan cabangnya bergerak," kata Ahok. (Baca: PDI-P: Jangan-jangan Ahok Sudah Bayar Rp 100 Miliar ke Nasdem)

Berdasarkan hitung-hitungannya, setiap pengurus partai tingkat anak ranting di kelurahan membutuhkan dana operasional minimal Rp 10 juta per bulan. Jika dikalikan dengan 267 kelurahan, total dana yang bisa dihabiskan untuk membiayai pengurus partai di tingkat anak ranting di kelurahan tersebut bisa mencapai Rp 2,67 miliar. Jika dikalikan 10 bulan, maka sana yang bisa dihabiskan bisa mencapai Rp 26 miliar.

Menurut Ahok, hitung-hitungannya itu belum termasuk kebutuhan dana untuk pengurus partai ranting di kecamatan. Belum lagi jika partai yang mengusungnya tidak hanya satu.

"Kalau dua partai dukung kamu, semua minta digerakkan mesin partainya, bisa-bisa Rp 100 miliar enggak cukup lho nyalon gubernur DKI," kata pria asal Belitung ini.