Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerbang ERP di Jalan Jenderal Sudirman Sebagian Tertutup Pepohonan

Kompas.com - 07/04/2016, 11:14 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana penerapan jalan berbayar atau disebut electronic road pricing (ERP) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga hari ini belum juga di operasikan.

Hampir selama dua tahun belakangan ini, gate atau gerbang ERP hanya menjadi pemanis jalan ibu kota Jakarta, seperti gerbang ERP yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dekat Ratu Plaza, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pantauan Kompas.com, pada Kamis (7/4/2016), gerbang selebar sekitar 12 meter dengan tinggi 5 meter berada di jalur lambat ruas jalan tersebut pada bagian sisi kirinya tertutup pohon yang berada di kawasan tersebut.

Gerbang yang terbuat dari material aluminium tersebut pada bagian atasnya terdapat tiga buah lampu sensor di bagian depan maupun bagian belakangnya. Selain lampu sensor, pada bagian tengahnya terdapat enam buah kamera close circuit television (CCTV).

Selain itu, terdapat pula ruang kontrol gerbang tersebut yang berada di dalam pelataran parkiran gedung Bank Panin. Ruang kontrol tersebut berbentuk kotak berwarna putih dengan ukuran sekitar 4 x 4 meter persegi.

Kondisi ruang kontrol tersebut sedikit berdebu dan sepertinya tidak ada petugas di dalam ruang tersebut. Pasalnya, ruang tersebut terkunci rapat pada bagian pintunya. (Baca: Kenapa ERP Tak Kunjung Diterapkan, Ini Penjelasan Ahok)

Menurut petugas Dishub yang ditemui Kompas.com di lokasi tersebut, gerbang ERP itu masih berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan. Menurut dia, petugas masih melakukan pengontrolan dan perawatan pada gerbang itu. Ketika ditanya kapan waktu pengontrolan dan perawatannya, ia tak menjawab.

"Kalau ada pengadaan barang pasti adalah perawatannya. Enggak mungkin kan enggak dirawat, ini kan kalau rusak mahal biayanya," ujar petugas Dishub yang enggan disebutkan namanya di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia menambahkan, alat tersebut pernah dioperasikan pada beberapa waktu lalu saat uji coba yang di lakukan oleh PT Kapsch asal Swedia. Namun, dia tidak mengetahui hasil dari uji coba tersebut.

"Waktu itu pernah dioperasikan alat ini sama perusahaan dari Swedia pas uji coba. Hasilnya saya enggak tahu, coba Mas langsung tanya saja sama atasan saya," ucapnya. (Baca: Tiga Syarat Sebelum Pemprov DKI Terapkan Sistem ERP)

ERP direncanakan akan digunakan sebagai pengganti three in one. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merencanakan saat masa transisi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan terlebih dulu sistem ganjil-genap.

Kompas TV Pemprov DKI Terus Evaluasi "ERP"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com