Segitiga Kekuasaan: Bisnis-Politik-Intelektual!

Polemik reklamasi Pantai Jakarta yang menghangat akhir-akhir ini merupakan sebuah contoh kasus yang amat jelas bagaimana selama ini segenap elite dan aparat negara mengelola kehidupan bernegara.

Berbagai kontroversi muncul sehubungan dengan persoalan penting yakni untuk kepentingan siapakah kebijakan tersebut diambil?

Kentroversi selanjutnya adalah munculnya indikasi persekongkolan bisnis-politik melalui praktik suap yang berujung ditetapkannya anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi sebagai tersangka kasus suap oleh KPK, dan dicekalnya Bos Agung Sedayu Aguan Sugianto dan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya.

Dalam pemaknaan politik sebagai upaya mengelola hidup bersama secara adil dan setara, maka apakah sebuah kebijakan publik telah menjadi manifestasi dari makna politik di atas atau bertentangan dengannya dapat diukur dari tiga hal:

Pertama, siapakah yang diuntungkan dari kebijakan tersebut dan siapakah yang dieksklusikan (disingkirkan) karenanya. Hal ini berhubungan dengan karakter hidup bernegara. Apakah bendera bisnis/privat ataukah bendera publik yang sedang dikerek oleh segenap pembuat kebijakan.

Kedua, mengapa sebuah kebijakan menguntungkan satu kelompok sosial tertentu dan merugikan yang lain. Pertanyaan ini terkait dengan corak kekuasaan yang eksis yakni terkait dengan topangan sosial-material dari kekuasaan, bagaimana relasi sosial dan hubungan imbal-balik antara pemegang otoritas publik dan aliansi sosial yang mendukungnya.

Ketiga, bagaimana persetujuan kolektif dibangun sehingga mendapatkan dukungan bahkan bagi kelompok-kelompok sosial yang dirugikan.

Landasan pengetahuan seperti apakah yang dipakai untuk mendapatkan legitimasi sekaligus menjadi bagian dari pola adaptasi elite politik untuk merawat dan dan mempertahankan kekuasaannya.

Kasus reklamasi Pantai Jakarta adalah sebuah kasus yang terang dan telanjang untuk memahami relasi kebijakan dan politik sesuai dengan ketiga pertanyaan pokok diatas.

Kebijakan Untuk Siapa?

Siapakah yang diuntungkan dan siapakah yang dipinggirkan hak dan kepentingannya dalam reklamasi Pantai Jakarta.

Seperti diutarakan jurnalis Kompas Wisnu Nugroho (Kompas.com, Senin 4 April 2016), jawaban pertanyaan pertama atas siapa yang terutama diuntungkan untuk reklamasi Jakarta yang akan mewujud dalam 17 pulau itu mengarah kepada kepentingan bisnis dari sembilan pengembang.

Baca: Pak Ahok, untuk Siapa Reklamasi Pantai Jakarta?

Pengembang-pengembang tersebut adalah Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan APL yang tersangka menyuap anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi), Pelindo II, Manggala Krida Yudha, Taman Harapan Indah, dan Jaladri Kartika Ekapaksi. Lima pengembang ini masing-masing mendapat izin prinsip atas satu pulau.

Sementara empat pengembang lain adalah Jakarta Propertindo (2 pulau), KEK Marunda (2 pulau), Pembangunan Jaya Ancol (4 pulau), Kapuk Naga Indah (5 pulau). Kapuk Naga Indah yang mengembangkan lima pulau adalah anak perusahaan Agung Sedayu Group.