Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Reklamasi, Ahok Dianggap Keras Kepala

Kompas.com - 14/04/2016, 19:11 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok keras kepala terkait reklamasi pantai utara Jakarta. Ia heran karena sikap Ahok tidak tegas dalam menghentikan reklamasi.

"DPRD sama Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) sudah sepakat, tetapi oleh Ahok malah cuma disegel (pulaunya), jadi bukan menghentikan. Ahok ini bukan keras kepala, tetapi kepala batu," kata Uchok, dalam diskusi bertema "Kontroversi Reklamasi: yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (14/4/2016).

Uchok mengatakan, jika mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 mengenai reklamasi, Ahok seharusnya melibatkan partisipasi publik dalam mengeluarkan izin reklamasi.

"Sampai sekarang membuka dialog enggak? Dia selalu menyalahkan orang. Apa keinginan publik, apa cita-cita reklamasi, jangan pengusaha saja," ujar Uchok.

(Baca: Ahok: Bu Susi Berani Enggak "Batalin" Reklamasi? Aku Mah Nurut... )

Selain mengkritik Ahok, Uchok juga mengkritik sikap Sekretaris Kabinet Pramono Anung soal reklamasi. Uchok menilai, Pramono seperti tidak paham mengenai tugasnya.

"Dari Istana kita baru dengar dari Seskab, pertama izin reklamasi disebutkan dari pemerintah pusat. Besoknya diralat lagi menjadi dari Pemerintah DKI. Ini menteri enggak tahu tugas dan fungsinya," kata Uchok.

Untuk itu, ia menilai Presiden RI Joko Widodo mesti mengeluarkan aturan yang menjadi solusi agar tidak ada lagi perbedaan tafsir kewenangan izin proyek rekalamsi di pantai utara Jakarta antara Pemprov DKI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu.

"Saat ini yang ditunggu adalah Presiden Joko Widodo yang bicara," ujarnya.

Kompas TV Reklamasi, oh, Reklamasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com