Ketua BPK: Presiden Akan Turun Tangan soal Kasus Sumber Waras

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan turun tangan dalam permasalahan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar saat diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Jokowi mengatakan hal itu ketika disambangi BPK di Istana Kepresidenan pada Kamis (14/4/2016) lalu.

"Dia (Jokowi) mengatakan semua yang kami sampaikan akan ditindaklanjuti. Kami yang ambil kesempatan untuk menyampaikan itu, karena presiden berhak tahu hal ini karena media sudah memberitakan," kata Harry.

Saat berada di Istana Kepresidenan, anggota III BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi memaparkan permasalahan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Jokowi, kata dia, mendengarkan presentasi Eddy dengan baik.

"Tentu Presiden banyak staf dan akan melaporkan. Tapi secara kelembagaan, kami berkewajiban melaporkan hal tersebut," kata Harry.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun sempat menemui Jokowi membahas permasalahan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras di Istana Kepresidenan, Jumat (8/4/2016) lalu.

"Beliau tanya juga (soal pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras), ya saya laporin lah. Hari Selasa (kemarin), saya dipanggil jadi saksi di kasus Sumber Waras di KPK," ujar Ahok saat itu.

Terkait kasus Sumber Waras, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 755 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014.

Menurut BPK, proses pengadaan lahan tak sesuai dengan prosedur. BPK menilai, Pemprov DKI membeli lahan di kawasan itu dengan harga yang lebih mahal.

BKP pun menilai, pembelian lahan tersebut terindikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Selain itu, BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.