Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Teman Ahok" Nilai Kepercayaan Publik pada Ahok Tidak Berubah meski Diterpa Banyak Isu

Kompas.com - 27/04/2016, 19:46 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyaknya kasus kriminalitas yang saat ini dikaitkan dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diyakini oleh "Teman Ahok " tidak akan memengaruhi elektabilitas masyarakat pada Pilkada DKI 2017 mendatang.

Juru Bicara Teman Ahok, Singgih Widiyastomo, menilai kasus seperti pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, proyek reklamasi, penertiban lahan seperti di Pasar Ikan, hingga rencana penertiban Kampung Luar Batang tak akan mengubah kepercayaan masyarakat kepada Ahok.

"Ini isu yang berkembang di masyarakat. Masyarakat sudah cukup cerdas untuk memilah hal tersebut," ujar Singgih kepada Kompas.com, Rabu (27/4/2016).

Kepercayaan diri Singgih berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan Populi Center pada April 2016 yang menyebut elektabilitas Ahok meningkat, meski saat ini polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan dugaan suap reklamasi pantai utara Jakarta sedang mengemuka.

Kenaikan tersebut yakni dari 49,5 persen pada Februari 2016 menjadi 50,8 persen pada April 2016. (Baca: "Teman Ahok" Berencana Siapkan Materi Klarifikasi Isu)

"Hasil survei Populi menunjukkan bahwa elektabilitas Ahok masih lebih tinggi dibanding yang lain. Artinya, masyarakat memberikan kepercayaan kepada Ahok. Tapi kembali lagi, kami serahkan semuanya kepada masyarakat biar mereka yang menilai," ujar Singgih.

Dari hasil survei tersebut, Yusril Ihza Mahendra menempati tempat kedua dengan persentase kenaikan dari 3 persen menjadi 5 persen. Selanjutnya, ada pengusaha Sandiaga Uno serta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault. Keduanya mendapat persentase elektabilitas sebesar 1,5 persen.

Elektabilitas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau Emil justru menurun drastis. Turunnya elektabilitas Emil diduga dipicu pernyataannya yang tidak akan mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sementara sebanyak 32,8 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Sebanyak 7,8 persen responden lainnya menjawab bakal calon gubernur lainnya, seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Survei itu dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 15-21 April 2016. Ratusan responden ini dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling, dengan margin of error lebih kurang 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com