Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Tak Diizinkan Gelar Aksi di Bundaran HI Saat May Day

Kompas.com - 29/04/2016, 15:04 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi larang buruh melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia pada saat perayaan hari buruh sedunia atau May Day, Minggu (1/5/2016) nanti.

Hal tersebut sesuai peraturan gubernur yang melarang aksi unjuk rasa dilakukan di seputaran Bundaran Hotel Indonesia.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Nandang Jumantara mengatakan, para buruh hanya diperkenankan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Patung Kuda dan di depan Gedung DPR/MPR RI saja.

"Mereka (buruh) ingin unjuk rasa di Bundaran HI. Tapi peraturan gubernur untuk unjuk rasa hanya ditentukan 100 meter setelah pagar batas istana, di DPR dan di dekat patung kuda. Itu sementara ini di dalam peraturan gubernur diperbolehkan," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (29/4/2016).

Nandang mengatakan, pihaknya telah melakukan antisipasi jika nantinya para buruh akan nekat melakukan aksi jalan kaki dari Bundaran HI hingga ke stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan. Sebab, di GBK akan menjadi puncak perayaan hari buruh sedunia atau May Day.

"Tentu ada cara-cara. Kami tutup dan akan dikawal. Kalau ke DPR langsung unjuk rasa di sana, parkir sudah kita sediakan termasuk yang ke depan Istana Negara," ucapnya.

Diperkirakan jumlah massa buruh saat memperingati aksi May Day berjumlah 50.600 orang. Selain dari Jakarta, massa buruh tersebut juga akan datang dari sejumlah wilayah, seperti Bogor, Bandung, Tangerang, Cirebon, Bekasi, Cilegon, Depok, Subang, Purwakarta dan Karawang.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi akan disiagakan 16.843 personel gabungan. Terdiri dari Polisi, TNI, Satpol PP dan dari Dinas Perhubungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com