Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Apa Saja Uang Operasional Ahok dan Djarot Sebesar Rp 30 Miliar?

Kompas.com - 13/05/2016, 09:08 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diketahui mendapatkan uang operasional yang cukup besar terkait jabatan yang diembannya. Ahok menyebutkan, uang operasional yang diterimanya mencapai Rp 30 miliar setiap tahun.

Jumlah tersebut setara dengan 0,01 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. Dari jumlah uang yang diterima Ahok, 40 persennya dibagi kepada wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.

Ahok kerap melontarkan bahwa uang operasional yang diterimanya kerap digunakan untuk membayar gaji staf ahli, membantu menebus ijazah pelajar yang kurang mampu, membeli berbagai macam hasil kerajinan apabila datang ke pameran, serta mengirim karangan bunga atau memberi uang apabila ada warga yang menggelar hajatan.

"Kami kasih bunga ke orang itu sebulan bisa sampai miliaran lho. Kirim bunga semua," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (3/5/2016) lalu.

Ahok juga membagi-bagikan uang operasionalnya kepada sekretaris daerah dan para wali kota. Besarannya, Rp 100 juta per bulan untuk sekda dan Rp 50 juta per bulan untuk para wali kota.

Tujuannya agar sekda dan para wali kota menggunakan uang itu buat warga yang menggelar hajatan. Para wali kota sendiri membenarkannya. Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menyebutkan, uang operasional yang diterimanya dari Ahok untuk hajatan warga terkadang cukup dan berlebih, tetapi terkadang kurang sehingga membuatnya harus menambah.

"Tergantung jumlah hajatannya," ujar Bambang saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Namun, ia memastikan bahwa uang operasional yang diterimanya hanya berasal dari Ahok.

Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede pun melontarkan hal serupa. "Cuma dari Gubernur sih. Kalau dari Wagub enggak ada," kata dia.

Bagaimana dengan Djarot? Berbeda dari Ahok, Djarot cenderung tak mau buka-bukaan soal uang operasional yang diterimanya. Ia sendiri memilih bungkam setiap ada kesempatan ditanya seputar uang tersebut.

Saat menghadiri penjaringan bakal cagub DKI dari PDI-P di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu lalu, misalnya, Djarot hanya tersenyum, tanpa kata-kata, seraya menggeleng-gelengkan kepalanya ketika ditanya soal alokasi dana operasionalnya itu.

(Ditanya soal Dana Operasional Wagub DKI, Djarot Bungkam dan Gelengkan Kepala)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warung Penjual Petasan di Rawamangun Terbakar, Diduga akibat Gas Bocor

Warung Penjual Petasan di Rawamangun Terbakar, Diduga akibat Gas Bocor

Megapolitan
Ahok Ditawari PDI-P Maju Pilkada Sumut ketimbang Jakarta, Pengamat: Kemungkinan karena Pernah Kalah di Pilkada DKI 2017

Ahok Ditawari PDI-P Maju Pilkada Sumut ketimbang Jakarta, Pengamat: Kemungkinan karena Pernah Kalah di Pilkada DKI 2017

Megapolitan
Mobil Terbakar di Parkiran Kampus Trisakti, Api Menyambar ke Gedung

Mobil Terbakar di Parkiran Kampus Trisakti, Api Menyambar ke Gedung

Megapolitan
PPDB SMA Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

PPDB SMA Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

Megapolitan
Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI Tegaskan Jurnalisme Investigatif Tak Berdampak Buruk

Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI Tegaskan Jurnalisme Investigatif Tak Berdampak Buruk

Megapolitan
Pemprov DKI Ingatkan ASN Jaga Komitmen Antikorupsi

Pemprov DKI Ingatkan ASN Jaga Komitmen Antikorupsi

Megapolitan
Ditawari PDI-P Jadi Calon Gubernur Sumatera Utara, Ahok Dijauhkan dari Pilkada Jakarta?

Ditawari PDI-P Jadi Calon Gubernur Sumatera Utara, Ahok Dijauhkan dari Pilkada Jakarta?

Megapolitan
Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI: Ini Skenario Besar Pelemahan Demokrasi

Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI: Ini Skenario Besar Pelemahan Demokrasi

Megapolitan
Motor Tertemper KRL di Jalur Depok-Citayam, Evakuasi Lama karena Motor Nyangkut

Motor Tertemper KRL di Jalur Depok-Citayam, Evakuasi Lama karena Motor Nyangkut

Megapolitan
Dirjen Hubla Imbau Wisatawan yang Hendak Berlayar ke Kepulauan Seribu Pastikan Keamanan Kapal

Dirjen Hubla Imbau Wisatawan yang Hendak Berlayar ke Kepulauan Seribu Pastikan Keamanan Kapal

Megapolitan
Kisah Agus, Lansia Pengangkut Sampah yang Hanya Terima Rp 500 dari Satu Rumah Setiap Harinya

Kisah Agus, Lansia Pengangkut Sampah yang Hanya Terima Rp 500 dari Satu Rumah Setiap Harinya

Megapolitan
Caleg PKS di Aceh Tamiang yang Terlibat Kasus Narkoba Berstatus Buronan sejak Maret 2024

Caleg PKS di Aceh Tamiang yang Terlibat Kasus Narkoba Berstatus Buronan sejak Maret 2024

Megapolitan
Jalani Rehabilitasi, Tiga ASN Ternate Tak Ditahan meski Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Jalani Rehabilitasi, Tiga ASN Ternate Tak Ditahan meski Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Megapolitan
Cegah Kecelakaan Kapal, Dirjen Hubla Kemenhub Minta Nakhoda Tak Nekat Berlayar jika Cuaca Buruk

Cegah Kecelakaan Kapal, Dirjen Hubla Kemenhub Minta Nakhoda Tak Nekat Berlayar jika Cuaca Buruk

Megapolitan
Demo Tolak UU Penyiaran, Massa Berkumpul di Depan Gedung DPR

Demo Tolak UU Penyiaran, Massa Berkumpul di Depan Gedung DPR

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com