Sandiaga Uno Mengkaji Permintaan Ketua RT/RW yang Minta Bayaran Sesuai UMP

JAKARTA, KOMPAS.com - Sandiaga Uno memiliki harapan untuk ketua RT/RW di Jakarta jika terpilih menjadi gubernur dalam Pilkada 2017 nanti. Salah satunya persoalan peningkatan dana operasional bagi pengurus RT/RW.

Sandiaga bercerita, ayahnya memiliki pengalaman sebagai ketua RT lebih dari lima periode. Ia melihat banyak keperluan yang akhirnya membuat sang ayah memakai dana pribadi lantaran tak dana operasional tak cukup.

Dari sana ia belajar, ketua RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah harus diberikan sokongan sesuai. Untuk Jakarta, Sandiaga tengah mempertimbangkan peningkatan dana operasional pengurus RT/RW.

Dari hasil pertemuan dengan beberapa pengurus, permintaan dana minta disetarakan seperti upah minimum rata-rata (UMR) DKI Jakarta.

"Ini lagi kami kaji. Mereka bilang paling enggak, ikut upah minimum. Tapi paling enggak, saya rasa ada suatu kajian menyeluruh," kata Sandiaga di Rawa Buaya, Jakarta, Minggu (29/5/2016).

Dana tersebut dialokasikan khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait proses pengeluaran dana operasional, Sandiaga tetap akan memakai sistem saat ini, salah satunya laporan via Qlue.

Menurut Sandiaga, meskipun saat ini sistem pemberian intensif sudah baik, perlu ada perbaikan kembali. Salah satunya komunikasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan para pengurus RT/RW.

Dalam aturan saat ini, pengurus RT dan RW diberikan insentif berbeda setiap laporan via Qlue. Untuk RT yakni Rp 10.000 per laporan untuk RT dan Rp 12.500 per laporan untuk RW.

"Makanya diajak dialog. Jangan sampai mereka merasa tidak diayomi oleh aparat pemerintah provinsi. Karena kita butuh sekali RT/RW yang ada di garis terdepan," kata Sandiaga.

Bahkan, Sandiaga ke depan berencana mengajak para Ketua RT/RW untuk belajar penggunaan aplikasi teknologi. Pasalnya, penggunaan tersebut merupakan keharusan di masa mendatang.

Sebelumnya, puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Mereka mengadu kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta. Bahkan, mereka mengancam akan memboikot Pilkada DKI Jakarta 2017.

Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga.

Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit lewat tulisan ataupun foto.