Ahok Belum Putuskan Kontribusi Tambahan Agung Podomoro Diubah Jadi KLB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berubah sikap dalam menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Jika Selasa (31/5/2016) kemarin ia mengatakan ingin mengubah kontribusi tambahan proyek reklamasi PT Agung Podomoro Land (APLN) menjadi kompensasi koefisien luas bangunan (KLB), hari ini tidak lagi.

"Kami belum tahu, kan belum kalah, belum incracht juga kan. Jadi kesusahan sehari cukup (dpikirkan) sehari, besok keputusan sendiri. Putusan besok enggak usah lu pikirin (sekarang)," ujar Basuki alias Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu.

Namun, Ahok mengingatkan bahwa mengubah kontribusi tambahan PT APLN mungkin diterapkan. Sebab, kata Ahok, PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan APLN, memiliki banyak hutang dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, sangat mungkin jika Pemprov DKI menagih kewajiban KLB mereka.

"Prinsipnya itu pengembang punya hutang banyak, ada hutang rusun, sekarang ada kontribusi KLB," ujar Ahok.

Majelis hakim di PTUN Jakarta, Selasa kemarin, mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra. Atas putusan itu, PT Muara Wisesa Samudra tak punya hak lagi atas pelaksanaan reklamasi Pulau G.

Di sisi lain, PT Muara Wisesa Samudera sudah membayarkan sejumlah kontribusi tambahannnya kepada Pemprov DKI. Beberapa kontribusi tambahan itu, di antaranya pembangunan 320 unit hunian di Rusunawa Daan Mogot, revitalisasi Dermaga Muara Angke yang telah masuk tahap persiapan, renovasi Rusunawa Marunda yang sudah dalam tahap pelaksanaan, dan pembangunan Gedung Parkir di Mapolda Metro Jaya yang juga sudah dalam tahap pelaksanaan.

Dalam putusan PTUN, hakim memerintahkan agar tergugat menunda pelaksanaan keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, hakim mengabulkan gugatan para penggugat. Hakim menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014.