JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan tak ada unsur pidana dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras diharapkan tak lagi menjadi polemik.
Harapan itu dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Menurut Djarot, jika tak diumumkan, kasus pembelian lahan RS Sumber Waras berpotensi terus menjadi polemik, terutama saat pemilihana kepala daerah.
"Alhamdulillah toh supaya ada kepastian betul. Supaya tidak dipolemikkan. Supaya jelas dikeluarkan statusnya. Supaya tidak ada polemik, apalagi menjelang Pilgub," kata Djarot di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2016).
Seperti diberitakan, meski hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menyebut adanya indikasi kerugian negara Rp 191 miliar dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras, KPK menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana.
Sehingga, KPK memutuskan tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan. Keputusan ini membuat sejumlah pihak tidak puas.
Terkait hal ini, Djarot menyarankan agar mereka menyampaikan keberatannya itu langsung ke KPK.
"Ya sampaikan kepada KPK dong," ujar Djarot.