Djan Faridz Tak Izinkan Lulung Hadiri Rekapitulasi KTP "Teman Ahok"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana memastikan tidak akan menghadiri undangan rekapitulasi KTP relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama, "Teman Ahok". Pria yang akrab disapa Lulung itu mengaku tak diizinkan hadir oleh Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz.

"Aku barusan telepon ketua umum (Djan Faridz), enggak dikasih izin. Dia (Djan) bilang, 'Itu kan hitung-hitungan internal Pak Haji'," kata Lulung kepada Kompas.com, Senin (27/6/2016).

Selain itu, ujar Lulung, Djan juga mengatakan, pada akhirnya petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan maju melalui jalur partai politik. Ia meyakini Ahok tak akan maju melalui jalur perseorangan.

"Ini propaganda aja, katanya (Djan) gitu. Di ujung juga Ahok pasti pakai (jalur) partai itu karena pasti tidak lulus juga (verifikasi KTP jalur perseorangannya)," kata Lulung.

Menurut Lulung, Ahok akan memilih jalur partai politik karena tak yakin dapat melalui verifikasi jalur perseorangan. Di sisi lain, ia juga menolak melihat wujud satu juta data KTP yang telah dikumpulkan Teman Ahok selama beberapa bulan ini.

"Itu kan bisa saja KTP-nya dobel-dobel gitu. Sudahlah, pokoknya begini, saya nunggu rekapitulasi yang benar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) saja, dan di ujungnya Ahok enggak mungkin maju independen karena dia enggak yakin (lolos verifikasi independen)," kata Lulung.

Sebelumnya Teman Ahok berencana membuktikan 1 juta KTP yang mereka kumpulkan. Teman Ahok pun mengundang pihak-pihak yang meragukan pengumpulan satu juta KTP. Nantinya, Teman Ahok akan langsung melakukan verifikasi terhadap warga dengan disaksikan langsung oleh pihak-pihak yang meragukan mereka. Selain Lulung, politisi Partai Gerindra, Habiburokhman, juga menilai 1 juta KTP yang dikumpulkan Teman Ahok hanya sekadar klaim.