Ombudsman RI: Pelayanan Transjakarta Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama April 2016, Ombudsman RI menginvestigasi enam pelayanan publik di DKI Jakarta. Salah satunya adalah sarana dan prasarana transJakarta.

Hasil investigasi itu tentang transjakarta disampaikan langsung kepada Direktur Utama PT Transjakarta, Budi Kaliwono, di Kantor Ombudsman, Selasa (26/7/2016).

Anggota Ombudsman RI Alamayah Saragih mengungkapkan, di Koridor 1 Blok M - Kota, Koridor 2 Pulogadung - Harmoni, Koridor 4 Pulogadung - Dukuh Atas, Koridor 8 Lebak Bulus - Harmoni, dan Koridor Ekspres Ragunan - Monas, masih banyak prasarana yang belum lengkap.

Prasarana itu antara lain CCTV di jembatan penyeberangan orang (JPO), CCTV di dalam armada, toilet, tempat sampah, alat pemadam api ringan, dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

"Layar monitor ada namun mati. Kemudian di JPO juga masih banyak PKL dan pengemis," kata Alamsyah.

Beberapa anak tangga yang curam, dan lantai JPO yang licin saat hujan, menurut Alamsyah perlu diperbaiki. Hal itu penting mengingat Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal.

"Bus transjakarta juga dilaporkan ada yang belum laik dan membuat tidak nyaman. Tapi kalau kenyamanan saya rasa tiap orang berbeda-beda," kata Alamsyah.

Budi Kaliwono mengungkapkan bahwa transjakarta baru mulai lancar dalam pengadaan setelah menjadi perseroan terbatas di bawah BUMD pada awal 2015. Sebelumnya, transjakarta yang berupa UPT masih mengikutin proses pengadaan di bawah Pemprov DKI.

Terkait dengan JPO, Budi juga menginginkan agar pihaknya dapat mengelola dan merawat JPO yang merupakan kewenangan Dishub.

"JPO memang punya pihak lain tapi kan customer kami yang menggunakan. Ini sedang diatur bersama Dishub," ujarnya.