KSTJ Khawatir Luhut Ubah Keputusan Rizal Ramli Terkait Reklamasi Pulau G

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menyatakan khawatir pergantian posisi Menteri Koordinator Bidang Maritim dari Rizal Ramli kepada Luhut Binsar Pandjaitan berpengaruh terhadap proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Anggota KSTJ dari LBH Jakarta, Tigor Hutapea mengatakan, setelah dilantik menjadi Menko Maritim, Luhut sempat mengatakan akan meninjau ulang keputusan Rizal Ramli mengenai proyek reklamasi Pulau G.

"Ada ketidaksinambungan antara menteri yang dulu dengan menteri yang sekarang. Itu menunjukkan bahwa ada suatu desain untuk mengubah kebijakan komite bersama yang sudah menyatakan menghentikan reklamasi Pulau G dan meninjau ulang reklamasi pulau-pulau yang lain," kata Tigor, di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2016).

Karena itu, agar tidak dipersepsikan pro pengembang reklamasi, Tigor mendorong Luhut melanjutkan keputusan yang pernah diambil Rizal. Apalagi, kata Tigor, para pakar sudah  menyatakan pelaksanaan reklamasi di Pulau G merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat kepada kepentingan publik.

"Kami menantang Menko Maritim untuk berani bersikap menolak reklamasi Teluk Jakarta. Caranya dengan mengusulkan Perpres penghentian reklamasi Teluk Jakarta, berpihak pada keberlangsungan kehidupan nelayan dan tidak berpihak pada pengembang," kata Tigor.

Menurut Tigor, KSTJ meyakini Luhut akan mampu memenuhi harapan itu.

"Kami yakin Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan akan bersikap ksatria, berpihak pada nelayan, dan berjiwa nasionalis dalam menyelesaikan permasalahan reklamasi Teluk Jakarta," ucap Tigor.

Rizal diketahui sempat menyatakan reklamasi Pulau G diputuskan untuk dihentikan. Pernyataan itu disampaikannya pada 30 Juni 2016.

Namun, belakangan diketahui ada perbedaan antara rekomendasi Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta dengan yang pernah disampaikan Rizal.

Pasalnya, rekomendasi yang dilakukan Komite Bersama tidak menyatakan reklamasi Pulau G dihentikan. Melainkan hanya diminta diredesain. Hal itu dibenarkan salah satu anggota Komite yang juga Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta TutiKusumawati.

"Makanya sewaktu konferensi pers waktu itu, saya sempat menanyakan juga (kenapa beda)," ujar Tuti di Balai Kota, Rabu (27/7/2016).