Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nelayan Mengaku Tak Pernah Diberi Tahu soal Reklamasi Pulau F, I, dan K

Kompas.com - 11/08/2016, 17:43 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin reklamasi untuk pulau F, I dan K di Teluk Jakarta kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara, Kamis (11/8/2016), dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dua nelayan dari Teluk Jakarta dihadirkan sebagai saksi, yakni Dahwani (46) dan Tukimin. Dalam kesaksiannya, Dahwani mengatakan tidak pernah mendapat sosialisasi soal rencana pembangunan pulau F, I, dan K dari pihak manapun.

"Tidak sama sekali, tidak pernah," kata Dahwani saat bersaksi di ruang sidang Kartika, PTUN Jakarta, di Cakung, Jakarta Timur.

Ia menyatakan, dirinya tidak pernah diundang dalam pembahasan atau pertemuan sosialisasi pembangunan ketiga pulau reklamasi tersebut. Namun, ia tahu sudah mulai ada aktivitas pembuatan pulau, selain Pulau G.

"Kalau namanya nelayan enggak pernah nonton berita. Yang saya tahu ada pengerukan pulau. Cuma saya tidak tahu itu namanya pulau apa," ujar Dahwani.

Wilayah tangkapan ikan Dahwani di pesisir dekat pantai mulai dari Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara sampai Tanjung Karawang, Bekasi. Rute itu melewati lokasi yang bakal dibuat pulau F, I dan K.

Dengan rencana pembangunan tiga pulau itu, dirinya menilai bakal ada kerugian yaitu berkurangnya hasil tangkapan ikan bagi nelayan. Sebab, pembuatan pulau G saja sudah mengganggu nelayan.

"Dampaknya ikan sudah tidak berkumpul lagi. Ongkos nelayan bertambah karena ada pulau G. (Nelayan) sekarang harus memutar (jika ingin melaut)," ujar Dahwani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Megapolitan
Iuran Tapera sampai Pensiun, Karyawan Swasta: Siapa yang Mau Cicil Rumah 30 Tahun?

Iuran Tapera sampai Pensiun, Karyawan Swasta: Siapa yang Mau Cicil Rumah 30 Tahun?

Megapolitan
Kekesalan Ketua RT di Bekasi, Tutup Akses Jalan Warga yang Dibangun di Atas Tanahnya Tanpa Izin

Kekesalan Ketua RT di Bekasi, Tutup Akses Jalan Warga yang Dibangun di Atas Tanahnya Tanpa Izin

Megapolitan
Pemetaan TPS pada Pilkada DKI 2024 Pertimbangkan 4 Aspek

Pemetaan TPS pada Pilkada DKI 2024 Pertimbangkan 4 Aspek

Megapolitan
Orangtua Calon Siswa Diwanti-wanti Tak Lakukan Kecurangan Apa Pun pada PPDB Kota Bogor 2024

Orangtua Calon Siswa Diwanti-wanti Tak Lakukan Kecurangan Apa Pun pada PPDB Kota Bogor 2024

Megapolitan
Tak Masalah Pendapatan Dipotong Tapera, Tukang Bubur: 3 Persen Menurut Saya Kecil

Tak Masalah Pendapatan Dipotong Tapera, Tukang Bubur: 3 Persen Menurut Saya Kecil

Megapolitan
Polisi Usut Dugaan TPPO dalam Kasus ART Lompat dari Lantai 3 Rumah Majikan

Polisi Usut Dugaan TPPO dalam Kasus ART Lompat dari Lantai 3 Rumah Majikan

Megapolitan
Setuju Pendapatannya Dipotong untuk Tapera, Tukang Bubur: Masa Tua Terjamin

Setuju Pendapatannya Dipotong untuk Tapera, Tukang Bubur: Masa Tua Terjamin

Megapolitan
Hampir Terjaring Razia karena Dikira Jukir, Ojol: Saya 'Driver', demi Allah

Hampir Terjaring Razia karena Dikira Jukir, Ojol: Saya "Driver", demi Allah

Megapolitan
KPU Susun Pemetaan TPS, Jumlah Pemilih Pilkada DKI Bertambah 62.772 Orang

KPU Susun Pemetaan TPS, Jumlah Pemilih Pilkada DKI Bertambah 62.772 Orang

Megapolitan
Tak Setuju Program Tapera, Pekerja: Enggak Percaya Pemerintah Lagi buat Kelola Uang Rakyat

Tak Setuju Program Tapera, Pekerja: Enggak Percaya Pemerintah Lagi buat Kelola Uang Rakyat

Megapolitan
PKS Usulkan Anies Jadi Cagub Jakarta, Pengamat: Sosoknya Melekat dengan PKS

PKS Usulkan Anies Jadi Cagub Jakarta, Pengamat: Sosoknya Melekat dengan PKS

Megapolitan
Cegah Kecurangan Saat PPDB, Pemkot Bogor Bentuk Tim Khusus

Cegah Kecurangan Saat PPDB, Pemkot Bogor Bentuk Tim Khusus

Megapolitan
12 Jukir Liar Terjaring Razia, Ada yang Kabur ke Panti Asuhan

12 Jukir Liar Terjaring Razia, Ada yang Kabur ke Panti Asuhan

Megapolitan
DPRD Kota Bogor Buka Posko Pengaduan PPDB 2024, Warga Bisa Lapor jika Temukan Kecurangan

DPRD Kota Bogor Buka Posko Pengaduan PPDB 2024, Warga Bisa Lapor jika Temukan Kecurangan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com