Bawaslu DKI Gencar Sosialisasi Pilkada ke Kampus dan Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk meminimalisasi kecurangan saat berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta gencar melakukan sosialisasi. Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu DKI, Muhammad Jufri mengatakan, sosialisasi itu terkait pencegahan kecurangan pilkada serta partisasi pengawasan saat pilkada berlangsung.

Jufri menyampaikan, pihaknya mendatangi sejumlah kampus yang ada di Jakarta. Bawaslu juga menjumpai sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang cukup berpengaruh.

"Kami akan sosialisaai juga ke kampus-kampus, kepada ormas dan masyarakat. Jadi setiap tahapan kami akan lakukan sosialisasi," kata Jufri saat kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (14/8/2016).

Ia mengatakan, sosialisasi akan terus dilakukan hingga tahapan Pilkada DKI 2017 selesai.

Salah satu cara untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan yakni dengan aplikasi Gobawaslu yang baru diluncurkan Bawaslu.

Jufri mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan adanya pelanggaran-pelanggaran terkait pencalonan maupun pemuktakhiran data pemilih. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memang belum turun ke masyarakat.

Berkaca pada pilkada sebelumnya, Jufri memperkirakan akan banyak aduan ketika PPDP mulai turun mendata warga.

"Biasanya kalau PPDP sudah turun ke lapangan, nanti akan banyak laporan masyarakat," ujar Jufri.

Pilkada DKI akan berlangsung pada 15 Februari 2017. Sejumlah figur seperti Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Sandiaga Uni telah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik untuk bertarung pada pilkada mendatang.