JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai, warga Jakarta yang akan memilih pemimpinnya pada Pilkada DKI 2017 nanti harus bisa membedakan mana yang termasuk kewajiban dan mana yang merupakan prestasi bakal calon petahana.
"Kadang-kadang, apa yang dikomunikasikan oleh petahana ini sebetulnya kewajiban saja. Kalau membuat Jakarta lebih maju dan sehat, saya rasa itu kewajiban. Nah, prestasinya di mana? Itu yang harus kita kritisi," kata Hendri saat menghadiri talk show "Membangun Jakarta untuk Rakyat" yang diadakan DPP PAN di Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016) petang.
(Baca juga: Petahana Dinilai Berpotensi Lakukan Kesewenangan Jabatan jika Tak Cuti Saat Pilkada)
Ia mengatakan, tiga pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing.
Menurut Hendri, jika ada pandangan yang menilai bahwa pasangan bakal calon petahana, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, lebih unggul dibandingkan pasangan calon lainnya, harus dilihat kembali apakah hasil kerjanya itu merupakan kewajiban atau prestasi.
"Saat para pasangan calon nanti berkampanye, kita harus bisa memilah, ini kewajiban atau prestasi. Inilah yang kadang-kadang sering diagung-agungkan oleh pendukung petahana," kata Hendri.
(Baca juga: KPU Larang Petahana "Jual" Program Saat Menjabat dalam Kampanye Pilkada Serentak 2017)
Ia menilai, sudah menjadi kewajiban bagi petahana untuk memperbaiki transportasi umum, memerhatikan kesejahteraan pegawai negeri sipil, dan merencanakan pelebaran trotoar bagi pejalan kaki.
Namun, Hendri tidak mencontohkan bagian mana yang merupakan prestasi petahana menurut dia.