Anies Janji Akan Perbaiki Sistem Pelaporan Pungli di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mengaku punya strategi  untuk mengatasi pungutan liar (pungli) di Jakarta. Bila terpilih memimpin Jakarta pada Pilkada DKI 2017, pasangan itu akan mencegah pungli dengan memperbaiki sistem.

"Bila ada penyimpangan harus ada mekanisme pelaporan. Kalau mekanisme pelaporan itu dibuat, begitu ada kejadian pungutan liar bisa ditindaklanjuti," kata Anies di Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).

Setelah itu, menurut dia harus ada persiapan respons cepat atas laporan tersebut. Lapor cepat tanpa respon cepat akan membuat laporan menumpuk dan tak kunjung terselesaikan.

Setelah itu, Anies akan menerapkan sanksi tegas bagi pelaku pungli di instansi Pemprov DKI Jakarta.

"Tindakan tegas bagi mereka yang melakukan pungutan. Begitu itu dilakukan insya Allah pungli akan hilang," katanya.

Pungutan liar tengah menjadi sorotan publik setelah Presiden Joko Widodo sendiri meninjau penangkapan pelaku pungli di Kementerian Perhubungan beberpa waktu. Setelah itu Presiden  menyatakan perang terhadap pungli karena pungli meresahkan masyarakat. 

Presiden Joko Widodo sendiri membentuk tim "Sapu Bersih Pungli". Tim Saber Pungli akan terdiri dari Polri sebagai leading sector, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Saber Pungli akan memantau sektor pelayanan publik dari Aceh hingga Papua. Sektor pelayanan yang dipantau, mulai dari pembuatan KTP, SKCK, STNK, SIM, BPKB, izin bongkar muat barang di pelabuhan, hingga sejumlah izin di berbagai kementerian lainnya.

Selain melakukan penindakan, tim Saber Pungli juga akan mengkaji apakah ada aturan yang mendukung terjadinya pungli.