Ahok Kritik Prosedur Pembuatan Kartu BPJS Kesehatan yang Berdasarkan KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor dua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik prosedur pembuatan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyebabnya, karena pembuatan kartu harus dilakukan di daerah sesuai KTP orang yang mengajukan.

Menurut Ahok, kondisi itu membuat banyak warga yang belum lama merantau kesulitan untuk mendapatkan kartu tersebut. Situasi itu banyak ditemuinya saat melakukan kunjungan kampanye ke permukiman warga, tak terkecuali saat ke Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (17/11/2016).

"Tadi kita ketemu banyak orang dari Jawa datang, dagang, berhasil, mampu sewa rumah, tapi KTP masih di luar. Dia urus BPJS masalah karena dipaksa ngurusnya di luar kota," kata Ahok saat ditemui usai blusukannya itu.

Ahok berpendapat seharusnya pengurusan kartu BPJS Kesehatan dapat dilakukan di manapun. Tidak harus dilakukan di daerah sesuai KTP orang yang mengajukan.

"Kalau saya berdomisili di Belitung, KTP Jakarta ya saya daftar di Belitung. Kalau saya kerja di Belitung, mesti balik (ke Jakarta) kan enggak lucu," ujar Ahok. (Baca: Ahok Minta Lurah Data Warganya untuk Ikut BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan)

Ahok berjanji akan segera menyampaikan usulannya itu ke pihak BPJS. Ia menyatakan mendapatkan jaminan sosial merupakan hak semua warga negara yang tidak boleh dihambat, termasuk dalam urusan administrasi.

"Bayangin aja ada yang dagang susu yoghurt itu, suami kerja sopir setengah hari punya anak 2-3, sakit, enggak ada BPJS. Kenapa? Karena dia baru satu 1,5 tahun ada di Jakarta. Nah ini kita mesti kasih tahu ke BPJS," kata Ahok.