Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU DKI Minta Tim Anies-Sandiaga Serahkan Data "Pemilih Siluman"

Kompas.com - 28/11/2016, 12:32 WIB
Nursita Sari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno meminta tim pemenangan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, menyerahkan data mengenai dugaan adanya 104.000 "pemilih siluman" dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Eggak apa-apa, kan memang sedang masa perbaikan daftar pemilih kita. Kalau memang tim calon menemukan ada data yang jumlahnya ratusan ribu itu, jadi supaya diserahkan ke KPU," ujar Sumarno saat dihubungi, Senin (28/11/2016).

Sumarno meminta daftar nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (NIK) yang diduga sebagai pemilih siluman tersebut. Nantinya, KPU DKI akan mengecek dan memperbaikinya sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada 6 Desember 2016.

"Jadi, ini masukan yang cukup berharga kalau memang benar. Nanti kita akan cross-check dengan data yang ada, apakah memang benar informasinya seperti itu atau ada hal lain, kita lihat datanya," ucap Sumarno.

Menurut Sumarno, adanya pemilih siluman atau pemilih ganda disebabkan karena seseorang tercatat lebih dari satu kali saat pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Hal itu bisa terjadi misalnya karena seseorang pindah domisili.

"Nah di tempat yang lama didata, dimasukkan ke daftar pemilih di situ, misalnya masih ada keluarga atau dulu misalnya kos. Tapi kemudian di tempat yang baru juga didata di situ," ucap Sumarno.

(Baca: Ada 100.000 Pemilih Siluman dalam DPS Pilkada DKI 2017?)

Sekretaris tim pemenangan Anies-Sandi, Muhamad Taufik, mengklaim pihaknya menemukan sebanyak 104.000 pemilih yang tak jelas asal-usulnya. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyisiran daftar pemilih sementara (DPS).

Dari data tersebut, ada 43.427 pemilih dengan NIK ganda, ada juga 817 pemilih dengan NIK yang sama.

"Tidak hanya triple-NIK, bahkan ada yang empat, lima, hingga delapan NIK yang sama," kata Taufik, Sabtu (26/11/2016).

Taufik juga mengatakan, ada 59.713 data pemilih yang tidak memiliki kartu keluarga (KK). Bahkan, ada ratusan keluarga yang memiliki nomor KK yang sama.

Kompas TV Kelebihan Kekurangan Calon DKI 1 - Mencari Pemimpin Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com