Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Banyuwangi Tertarik dengan Konsep RTH Kalijodo

Kompas.com - 09/02/2017, 17:46 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Arsitek ruang terbuka hijau (RTH) Kalijodo, Yori Antar, menyebut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas tertarik dengan konsep RTH Kalijodo. Ketertarikan Anas disampaikan langsung kepada Yori.

"Dia sampaikan kepada saya bahwa tertarik dengan konsep (RTH) Kalijodo," kata Yori saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Yori bercerita Anas ingin mengunjungi dan melihat langsung ruang terbuka di Kalijodo. Anas disebut tertarik dan terinspirasi untuk membuat ruang publik seperti Kalijodo di Banyuwangi.

"Dia telepon saya, bilang, 'Tolong alun-alun Banyuwangi dibikin bangunan murah tapi masyarakat bisa menikmati dan enjoy,'" kata Yori, menirukan ucapan Anas.

(Baca: Sejarah Kalijodo Akan Tergambar dalam Mural)

Adapun pesan itu disampaikan Anas kepada Yori karena keduanya cukup dekat. Yori ikut terlibat dalam penataan kota di Banyuwangi.

Kalijodo kini sudah berubah. Dulu, kawasan seluas 4 hektare tersebut merupakan permukiman yang juga digunakan untuk prostitusi.

Kini, Kalijodo diubah menjadi RTH dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Beragam fasilitas publik seperti arena BMX dan skatepark, lapangan futsal hingga mural menjadi unggulan di Kalijodo.

(Baca: Toilet Ber-AC dan Fasilitas Lainnya di RPTRA Kalijodo)

Kompas TV Kerennya Kalijodo Baru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com