Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot: Kalau Mampu, Mbok Jangan Pura-pura Miskin

Kompas.com - 22/05/2017, 09:49 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI memiliki program-program yang diperuntukan bagi warga tidak mampu. Namun Djarot menyayangkan bahwa banyak warga yang pura-pura menjadi miskin saat Pemprov DKI Jakarta merilis berbagai program untuk warga tidak mampu itu, seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Kalau dia mampu, mbok jangan pura-pura jadi miskin ketika ada program-program seperti ini. Ini menyangkut aspek keadilan dan aspek empati," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (22/5/2017).

Djarot menjelaskan, KJMU diperuntukan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Anak-anak yang menerima KJP pada saat SMP dan SMA otomatis akan menerima KJMU apabila dia melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN).

"Kami sudah kerja sama dengan perguruan tinggi negeri, mereka-mereka penerima KJP itu bisa diajukan, otomatis bisa mendapatkan KJMU," kata dia.

Saat tiba di Balai Kota hari ini, salah seorang warga mengajukan agar anaknya menerima KJMU, tetapi anaknya tidak menerima KJP saat SMP dan SMA. Djarot mengatakan warga yang bersangkutan tetap bisa mengajukannya.

"Kalau ada yang tadi usulan dia tidak menerima KJP tapi mengajukan, kami akan survei di lapangan, betul enggak (tidak mampu), supaya adil," ucap Djarot.

Namun, apabila tidak menerima KJMU, warga yang tidak mampu juga bisa menerima beasiswa lainnya dari yayasan beasiswa milik Pemprov DKI Jakarta. Program beasiswa tersebut berbeda dengan KJMU.

Untuk penerima KJMU, Djarot menyebut ada evaluasi bagi mereka yang dilakukan satu tahun sekali dengan melihat indeks prestasi kumulatif (IPK). Apabila IPK mahasiswa yang bersangkutan buruk, Pemprov DKI Jakarta akan mencabut KJMU tersebut.

"Kemudian juga ada evaluasi tentang bagaimana perilakunya. Kalau dia terlibat narkoba, tawuran, dan sebagainya, itu langsung kami cabut. Sifatnya adalah mendidik," kata Djarot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com