BPOM: Persentase Takjil yang Mengandung Bahan Berbahaya Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, persentase takjil yang tidak memenuhi syarat di DKI Jakarta terus menurun dalam tiga tahun terakhir.

Makanan yang tidak memenuhi syarat yakni makanan yang mengandung bahan berbahaya.

"DKI sudah cukup ada penurunan. Pengawasan takjil dulu awal 2014 ada 21 persen yang tidak memenuhi syarat," ujar Penny di Pasar Takjil Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2017).

(Baca juga: Djarot: Kepala BPOM Saja Belanja di Pasar Benhil, Berarti Aman)

Pada 2015 dan 2016 pun persentase takjil yang tidak memenuhi syarat itu kembali menurun. Makanan yang tidak memenuhi syarat pada 2016 sebanyak 6,7 persen.

Sementara itu, selama dua pekan pengawasan pada 2017 yang dimulai sepekan sebelum Ramadhan, BPOM juga menemukan penurunan persentase takjil yang tidak memenuhi syarat.

"Sekarang 2017 itu 5,5 dari 2 pekan. Ini laporan dua minggu. Ini akibat intensifikasi program BPOM turun ke lapangan dan pemerintah daerah juga," kata dia.

Tak hanya di Jakarta, kata Penny, persentase makanan takjil berbahaya juga terus menurun dalam skala nasional.

Pada 2014, makanan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 15,5 persen. Sementara itu, pada 2016, turun menjadi 7,7 persen dan kini menjadi 5,3 persen dalam dua pekan pemeriksaan BPOM sejak sepekan sebelum Ramadhan 2017.

"Jadi ada penurunan pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari sampel yang kami ambil, itu nasional," ucap Penny.

(Baca juga: BPOM Temukan Takjil Mengandung Bahan Berbahaya di Jakarta )

Selain takjil, BPOM memeriksa pangan olahan dalam kemasan. Dari 172.000 sampel yang diperiksa pada 2017 ini, ada 70 persen pangan olahan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan 25 persen kedaluwarsa.

Penny pun meminta masyarakat berhati-hati dalam memilih bahan pangan olahan dalam kemasan.