Djarot Sayangkan Pegawai Transjakarta Demo dan Telantarkan Penumpang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyayangkan sikap para sopir bus Transjakarta yang berunjuk rasa dan mogok kerja pada Senin (12/6/2017) siang.

Djarot mengatakan, demo sebenarnya tidak dilarang selama tidak merugikan orang lain, khususnya penumpang Transjakarta.

"Itu enggak benar ya demo kayak begitu itu. Demo boleh, tapi jangan kemudian merugikan pelanggan. Demo boleh, tapi jangan sampai menelantarkan pelanggan," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin malam.

(baca: Soal Putus Kontrak di Usia 35 Tahun, Ini Penjelasan Dirut Transjakarta)

Djarot menuturkan, para sopir Transjakarta seharusnya dapat membicarakan tuntutan dengan cara yang lebih baik.

"Ya kan bisa dibicarakan dengan baik. Itu suatu kebiasaan yang buruk. Kami harus punya tanggung jawab-lah kepada para pelanggan," kata dia.

Djarot mengaku belum mendapat laporan resmi terkait aksi unjuk rasa dan tuntutan para sopir. Namun, Djarot memastikan mereka akan terus bekerja selama memiliki berkinerja baik.

"PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) itu tujuannya pasti kalau bagus akan diperpanjang kok, tapi cara-cara kayak gitu (mogok kerja) enggak benar," ucap Djarot.

(baca: Pegawai Transjakarta Ancam Kembali Mogok Kerja jika Manajemen Tidak Penuhi Tuntutan)

Senin siang, ratusan pegawai Transjakarta melakukan aksi unjuk rasa di kantor pusat Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur. Mereka menuntut diangkat menjadi karyawan tetap.

Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait tuntutan para pegawai kontraknya.

Mengenai tuntutan kenaikan status karyawan, lanjut dia, pihaknya perlu melakukan serangkaian proses untuk merealisasikannya. Dia mengatakan, pihaknya harus melakukan proses seleksi perihal kenaikan status ini mengingat usia perusahaan yang masih baru.

"Aspirasi mereka kami terima, kami juga harus pelajari karena kami dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) harus pelajari konsekuensinya," kata Budi, Senin.