Penataan Angkutan di Jakarta Masih Buruk

Jakarta, kompas - Program pembatasan kendaraan dengan memakai nomor ganjil dan genap, tanpa didukung infrastruktur transportasi publik yang memadai, justru akan menimbulkan persoalan baru. Kebijakan ini justru semakin menyulitkan orang berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.

Kepala Laboratorium Transportasi Universitas Indonesia Ellen SW Tangkudung mengatakan, pembenahan transportasi massal tidak cukup hanya dengan penambahan bus. Penataan trayek angkutan umum belum dikerjakan.

”Kita belum petakan mana angkutan umum yang masih penuh penumpangnya dan yang penumpangnya tinggal sedikit. Ini terkait dengan dinamika tata guna lahan saat ini,” kata Ellen, Selasa (26/2), di Jakarta.

Menurut Ellen, integrasi antarmoda juga dibutuhkan, mulai dari integrasi trayek hingga tarif. Kalau integrasi dilakukan, penumpang merasa aman karena mudah berpindah moda. Selain itu, keamanan angkutan umum juga lebih terjamin karena seluruh operasional bus dalam pengawasan petugas.

”Kalau sekarang, masih saja ada angkutan umum yang menurunkan penumpang begitu saja atau mengoper penumpang ke angkutan yang lain,” ujar Ellen.

Mengingat banyak persoalan yang perlu dibenahi, Ellen meminta pemerintah membuat rencana kerja per bulan agar setiap persoalan bisa diselesaikan sebelum pemberlakuan pembatasan kendaraan pribadi.

Apabila persoalan tidak dibenahi, bukan tidak mungkin pengguna kendaraan pribadi beralih ke taksi, seperti halnya yang terjadi dengan pemberlakuan three in one. Taksi, menurut Ellen, akan dipilih masyarakat berpenghasilan menengah atas. Keberadaan taksi juga tidak bisa dihindari, tetapi dari sisi perencanaan transportasi tidak sesuai karena tidak mengurangi jumlah kendaraan di jalan.

Pembatasan kendaraan ini rencananya dilakukan awal Maret, tetapi Pemprov DKI menunda pelaksanaannya sampai Juni 2013. Dinas Perhubungan DKI baru akan membuka tender pengadaan stiker penanda nomor kendaraan ganjil dan genap bulan ini. ”Setelah anggaran cair, kami gunakan secepatnya mendukung program pembatasan kendaraan,” tutur Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono.

Belum terjawab

Yoga Adiwinarto, Country Director Indonesia Institute for Transportation and Development Policy, menilai penundaan pembatasan kendaraan sewajarnya dilakukan. Apabila tidak, program ini bakal sulit dijalankan. Menurut dia, banyak persoalan teknis yang belum terjawab hingga akhir Februari ini.