Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal STR, UNAS Sudah Ajukan Permohonan ke MTKI

Kompas.com - 01/07/2013, 17:31 WIB
Zico Nurrashid Priharseno

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Nasional (Unas) sudah meminta Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) mengeluarkan surat tanda registrasi (STR) untuk lulusan Program Studi Kebidanan Fakultas Kesehatan Unas. Menurut Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Unas, Rosmawaty Lubis, pengurusan STR bisa memakan waktu hingga satu tahun, karena harus melalui sejumlah lembaga.

Rosmawaty menjelaskan, pihaknya menyampaikan surat permohonan kepada MTKI pada 29 April 2013. Namun, Rosmawaty mengaku belum mendapatkan jawaban dari MTKI.

"Kami masih berupaya melakukan komunikasi dengan MTKI ataupun MTKP, serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) agar lulusan D IV bidan pendidikan reguler dapat memperoleh STR," ujar Rosmawaty, Senin (1/7/2013).

"Pengurusan STR memang relatif lama. Mereka (MTKI) tidak menyebutkan berapa lamanya. Bisa satu semester, bahkan satu tahun. Sampai sekarang juga masih belum ada kejelasan dari MTKI-nya. Tapi kami akan tetap membantu mahasiswa dan alumni kami agar dapat langsung bekerja," jelasnya.

Rosmawaty menambahkan, pengurusan STR ini bisa diurus oleh individu maupun kolektif, tetapi bukan tanggung jawab kampus. Menurutnya, kampus hanya memberikan pengajaran dan kurikulumnya saja.

Lulusan Program Studi Kebidanan Fakultas Kesehatan Unas pun mengalami kesulitan mendapatkan STR karena mereka berijazah D-4 (144 SKS).

Sebagai catatan, Ijazah mereka sudah memadai untuk mendapatkan STR, jika mengacu pada Permenkes 1796/menkes/per/VIII/2011, yang menyatakan bahwa syarat untuk mendapatkan STR kebidanan adalah memiliki setidaknya ijazah D-3.

Belum lama ini, sejumlah mahasiswa dan lulusan Program Studi Kebidanan Fakultas Kesehatan Unas mengadukan masalah tersebut ke Komnas HAM. Mereka mengaku merasa ditipu karena mereka masuk program studi kebidanan karena dijanjikan bekerja sebagai bidan atau perawat di rumah sakit setelah lulus.

Sementara itu, hingga saat ini, Fakultas Ilmu Kesehatan UNAS belum mendapatkan surat akreditasi. UNAS menyampaikan permohonan akreditasi program studi D IV kepada Badan Akreditsi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tanggal 14 Mei 2012. Padahal, fakultas ini sudah berdiri pada tahun 2008.

"Berdasarkan surat Dikti (Dirjen Pendidikan Tinggi) No. 160/E/AK/2013, tertanggal 1 Maret 2013, program studi yang sudah memiliki izin penyelenggaraan dan sudah mengajukan akreditasi, otomatis sudah terakreditsi C," terang Rosmawaty. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com