Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarif Angkot Belum Naik, Organda: DPRD Mengada-ada

Kompas.com - 03/07/2013, 16:40 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga saat ini, DPRD DKI Jakarta masih belum memutuskan kenaikan tarif angkutan umum sesuai usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta. Ketua Organda DKI Soedirman bahkan menyebutkan sikap DPRD DKI yang "menggantung" nasib para pengusaha angkutan umum itu sebuah sikap yang terlalu mengada-ada.

"DPRD itu mengada-ada. Sebab, tarif yang kami usulkan itu harga riil dari komponen kendaraan di lapangan," kata Soedirman ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Usulan kenaikan 50 persen dari tarif awal, yaitu Rp 2.000 menjadi Rp 3.000, menurutnya, tidak memberatkan masyarakat dan sudah melalui perhitungan yang panjang seiring dengan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Bahkan, Soedirman menyebutkan kalau tarif kenaikan yang diusulkan Organda DKI kepada DPRD DKI terlalu kecil. Pasalnya, awalnya Soedirman berharap tarif angkutan umum menjadi Rp 5.000 dengan subsidi oleh Pemprov DKI sebesar Rp 2.000.

Komponen-komponen seperti spare part, oli, ban, serta biaya hidup pengemudi, kata dia, menjadi dasar perhitungan kenaikan tarif yang mereka usulkan itu. Perhitungan itu pun telah dihitung secara cermat agar tidak merugikan salah satu pihak, baik pengusaha, penumpang, maupun pemerintah.

"Jadi, apa yang kita ajukan itu bukan asumsi. Perlu diingat, pengusaha juga wajib dilindungi. Lagi pula kenaikan Rp 500-Rp 1.000 di lapangan tidak ada yang protes kok," kata Soedirman.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum mengetahui kelanjutan keputusan penyesuaian tarif angkutan umum di Ibu Kota. Menurutnya, "bola panas" keputusan itu saat ini telah berada di tangan DPRD DKI dan tak sepantasnya Pemprov DKI kembali mengurusi permasalahan itu.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pihaknya masih akan menunggu Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi warga Jakarta seiring penyesuaian tarif BBM bersubsidi. Pria yang akrab disapa Sani itu berkelakar kalau syarat yang diajukan DPRD tak segera dipenuhi Dishub DKI, maka kenaikan tarif pun tak akan disetujui.

"Kalau tarifnya mau dinaikkan, jaminan apa yang diberikan Pemprov kepada penumpang? Bagaimana keamanan perempuan di malam hari? Masak penumpang terus yang selalu dikorbankan," kata Sani yang juga merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kronologi Perempuan di Jaksel Jadi Korban Pelecehan Payudara, Pelaku Diduga Pelajar

    Kronologi Perempuan di Jaksel Jadi Korban Pelecehan Payudara, Pelaku Diduga Pelajar

    Megapolitan
    Masuk Rumah Korban, Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar Ngaku Salah Rumah

    Masuk Rumah Korban, Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar Ngaku Salah Rumah

    Megapolitan
    Cegah Penyebaran Penyakit Hewan Kurban, Pemprov DKI Perketat Prosedur dan Vaksinasi

    Cegah Penyebaran Penyakit Hewan Kurban, Pemprov DKI Perketat Prosedur dan Vaksinasi

    Megapolitan
    Viral Video Gibran, Bocah di Bogor Menangis Minta Makan, Lurah Ungkap Kondisi Sebenarnya

    Viral Video Gibran, Bocah di Bogor Menangis Minta Makan, Lurah Ungkap Kondisi Sebenarnya

    Megapolitan
    Kriteria Sosok yang Pantas Pimpin Jakarta bagi Ahok, Mau Buktikan Sumber Harta sampai Menerima Warga di Balai Kota

    Kriteria Sosok yang Pantas Pimpin Jakarta bagi Ahok, Mau Buktikan Sumber Harta sampai Menerima Warga di Balai Kota

    Megapolitan
    Sedang Jalan Kaki, Perempuan di Kebayoran Baru Jadi Korban Pelecehan Payudara

    Sedang Jalan Kaki, Perempuan di Kebayoran Baru Jadi Korban Pelecehan Payudara

    Megapolitan
    Polisi Tangkap Aktor Epy Kusnandar Terkait Penyalahgunaan Narkoba

    Polisi Tangkap Aktor Epy Kusnandar Terkait Penyalahgunaan Narkoba

    Megapolitan
    Pemprov DKI Jakarta Bakal Cek Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 1445 H

    Pemprov DKI Jakarta Bakal Cek Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 1445 H

    Megapolitan
    Pekerja yang Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan Disebut Sedang Bersihkan Talang Air

    Pekerja yang Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan Disebut Sedang Bersihkan Talang Air

    Megapolitan
    Setuju Jukir Ditertibakan, Pelanggan Minimarket: Kalau Enggak Dibayar Suka Marah

    Setuju Jukir Ditertibakan, Pelanggan Minimarket: Kalau Enggak Dibayar Suka Marah

    Megapolitan
    Bercak Darah Masih Terlihat di Lokasi Terjatuhnya Pekerja dari Atap Stasiun LRT Kuningan

    Bercak Darah Masih Terlihat di Lokasi Terjatuhnya Pekerja dari Atap Stasiun LRT Kuningan

    Megapolitan
    Pekerja Proyek Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan, Diduga Tak Pakai Alat Pengaman

    Pekerja Proyek Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan, Diduga Tak Pakai Alat Pengaman

    Megapolitan
    Pendaftar Masih Kurang, Perekrutan Anggota PPS di Jakarta untuk Pilkada 2024 Diperpanjang

    Pendaftar Masih Kurang, Perekrutan Anggota PPS di Jakarta untuk Pilkada 2024 Diperpanjang

    Megapolitan
    Pekerja Proyek Diduga Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan

    Pekerja Proyek Diduga Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan

    Megapolitan
    25 Warga Depok Tertipu Investasi Emas 'Bodong', Total Kerugian Capai Rp 6 Miliar

    25 Warga Depok Tertipu Investasi Emas "Bodong", Total Kerugian Capai Rp 6 Miliar

    Megapolitan
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com