Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarif Angkot Belum Naik, Organda: DPRD Mengada-ada

Kompas.com - 03/07/2013, 16:40 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga saat ini, DPRD DKI Jakarta masih belum memutuskan kenaikan tarif angkutan umum sesuai usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta. Ketua Organda DKI Soedirman bahkan menyebutkan sikap DPRD DKI yang "menggantung" nasib para pengusaha angkutan umum itu sebuah sikap yang terlalu mengada-ada.

"DPRD itu mengada-ada. Sebab, tarif yang kami usulkan itu harga riil dari komponen kendaraan di lapangan," kata Soedirman ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Usulan kenaikan 50 persen dari tarif awal, yaitu Rp 2.000 menjadi Rp 3.000, menurutnya, tidak memberatkan masyarakat dan sudah melalui perhitungan yang panjang seiring dengan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Bahkan, Soedirman menyebutkan kalau tarif kenaikan yang diusulkan Organda DKI kepada DPRD DKI terlalu kecil. Pasalnya, awalnya Soedirman berharap tarif angkutan umum menjadi Rp 5.000 dengan subsidi oleh Pemprov DKI sebesar Rp 2.000.

Komponen-komponen seperti spare part, oli, ban, serta biaya hidup pengemudi, kata dia, menjadi dasar perhitungan kenaikan tarif yang mereka usulkan itu. Perhitungan itu pun telah dihitung secara cermat agar tidak merugikan salah satu pihak, baik pengusaha, penumpang, maupun pemerintah.

"Jadi, apa yang kita ajukan itu bukan asumsi. Perlu diingat, pengusaha juga wajib dilindungi. Lagi pula kenaikan Rp 500-Rp 1.000 di lapangan tidak ada yang protes kok," kata Soedirman.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum mengetahui kelanjutan keputusan penyesuaian tarif angkutan umum di Ibu Kota. Menurutnya, "bola panas" keputusan itu saat ini telah berada di tangan DPRD DKI dan tak sepantasnya Pemprov DKI kembali mengurusi permasalahan itu.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pihaknya masih akan menunggu Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi warga Jakarta seiring penyesuaian tarif BBM bersubsidi. Pria yang akrab disapa Sani itu berkelakar kalau syarat yang diajukan DPRD tak segera dipenuhi Dishub DKI, maka kenaikan tarif pun tak akan disetujui.

"Kalau tarifnya mau dinaikkan, jaminan apa yang diberikan Pemprov kepada penumpang? Bagaimana keamanan perempuan di malam hari? Masak penumpang terus yang selalu dikorbankan," kata Sani yang juga merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

    Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

    Megapolitan
    Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

    Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

    Megapolitan
    Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

    Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

    Megapolitan
    Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

    Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

    Megapolitan
    Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

    Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

    Megapolitan
    Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

    Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

    Megapolitan
    Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

    Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

    Megapolitan
    Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

    Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

    Megapolitan
    Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

    Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

    Megapolitan
    Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

    Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

    Megapolitan
    Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

    Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

    Megapolitan
    Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

    Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

    Megapolitan
    Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

    Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

    Megapolitan
    Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

    Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

    Megapolitan
    Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

    Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

    Megapolitan
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com