Basuki Butuh Kepala Dinas Pemberani dan Benar

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, seorang pemimpin harus dapat mengarahkan bawahannya untuk bertindak benar. Menurut dia, seorang kepala dinas harus tegas dalam mengambil solusi.

Hal itu disampaikan Basuki menanggapi studi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya dugaan penyelewengan pada instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan PD Dharma Jaya disebut-sebut dalam pertemuan antara KPK dan Basuki, Senin (29/7/2013) lalu.

"Itu semua solusinya ada di kepala dinas. Kalau pimpinannya lurus, maka bawahannya akan lurus. Kalau pimpinannya tidak berani, maka akan kita cari yang lebih berani," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Menurut dia, selama ini Dinas Perhubungan DKI membolehkan bus metromini beroperasi karena dianggap laik jalan meskipun bus tersebut tidak layak pandang. Menurut Basuki, jika bus tidak layak pandang, maka bus itu tidak laik jalan. Oleh karena itu, ia meminta Dishub DKI untuk melakukan razia dan uji kelayakan kendaraan atau surat kir terhadap kendaraan umum di Jakarta.

Basuki mengatakan, dugaan penyelewengan terhadap surat kir itu baru merupakan studi KPK. Hal itu tidak dapat diartikan bahwa ada indikasi korupsi di instansi tersebut.

"KPK mengadakan studi. Mereka curiga kir ini tidak beres dan ada buku yang lepas. Ini persoalan preventif," kata Basuki.

Kajian KPK itu disampaikan oleh tim KPK ketika bertemu dengan Basuki dua hari lalu. Selain Dishub DKI, Dinas Pekerjaan Umum juga turut disinggung dalam pembicaraan tersebut. KPK juga menyinggung kinerja PD Dharma Jaya selaku BUMD DKI yang bertugas mendistribusikan daging sapi di Ibu Kota.

Basuki menyebutkan, pembicaraannya dengan KPK itu baru tahap awal dan diskusi mengenai adanya dugaan penyelewengan. KPK belum masuk dalam tahap penyelidikan. Dugaan korupsi itu diduga terjadi pada saat kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.