Meski begitu, Sofjan menilai, kebijakan Jokowi belum cukup untuk menyelesaikan masalah ibu kota. Menurutnya, Jokowi perlu mengambil kebijakan yang mengakomodasi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan tumbuh, karena melalui perusahaan, masyarakat memutar roda ekonomi sehingga tak bergantung kepada pemerintah.
"Saya pikir apa yang dia lakukan baik ya, dengan menggandeng perusahaan melalui corporate social responsibility (CSR). Tapi itu bisa hanya selama booming properti (selama perusahaan untung). Setelah tidak ada (keuntungan), perusahaan tak bisa memberikan lebih selain dari pajak," ungkap Sofjan, saat ditemui Kompas.com, di Jakarta, Selasa (20/8/2013).
"Jakarta itu enggak bisa diatur dengan kebijakan populis (saja). Anda (Jokowi) bisa jadi Robin Hood terus kalau ada duitnya. Kalau enggak ada duitnya mau 'rampok' di mana? Kalau enggak ada duit Anda mau bikin apa? Mau bikin infrastruktur enggak mungkin. Bikin subsidi, dana dari mana? Utang. Utang bayarnya pakai apa? Devisa. Kalau habis? Susah semua" terang Sofjan.
Soal keberpihakan pemerintah terhadap dunia usaha, Sofjan mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI untuk mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan sektor bisnis.
Terakhir, Sofjan mengaku berharap Jokowi tak seperti pemerintah pusat yang hanya menyisakan 20 persen anggaran untuk pembangunan, khususnya infrastruktur dan belanja modal, sementara sebagian besar anggaran dialokasikan untuk subsidi, belanja pegawai, dan belanja rutin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.