Basuki: Kalau Lurah Lenteng Agung "Nyolong", Itu Baru Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, perbedaan suku, agama, dan ras tak bisa dijadikan alasan untuk menolak seseorang.

Hal tersebut disampaikan berkaitan dengan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli, yang diangkat menjadi lurah dalam lelang jabatan pada Juni 2013. Sejumlah warga Lenteng Agung keberatan dengan pengangkatan tersebut karena keyakinan Susan tidak sama dengan keyakinan sebagian besar penduduk di sana.

Warga kemudian membuat petisi menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencopot atau memindahkan Susan ke tempat yang lebih heterogen. Mereka juga mengklaim telah mendapatkan 2.300 nama dan 1.500 fotokopi KTP warga yang mendukung petisi mereka.

"Kalau dia nyolong, dia tidak mau melayani warga, ya itu baru masalah," ujar Basuki, Kamis (22/8/2013).

Sementara itu, sejumlah orang yang menamakan diri Forum Warga Lenteng Agung untuk Reformasi (Formala) mengatakan bahwa mereka mendukung Susan sebagai bagian dari usaha mereka membangun pemerintahan yang baik.

Seorang anggota forum tersebut, Nio Soeprapto, mengatakan, "Kami menyarankan lurah memeriksa orang yang membuat petisi karena tak ada warga yang menolak pengangkatannya."

"Jika benar ada penolakan, kami akan memandangnya sebagai bentuk intoleransi berkaitan dengan etnis, agama, ras, dan kelompok, dan karenanya akan melaporkannya ke polisi," tambahnya.

Menanggapi petisi penolakan terhadapnya, Susan mengatakan akan datang ke acara-acara keagamaan warga jika warga mengizinkannya. Namun, jika selama ini ada sejumlah warga yang menolak kehadirannya di acara keagamaan tersebut. "Namun, saya akan selalu mengirimkan perwakilan atau staf lain untuk menghadiri acara-acara itu," ujarnya.

"Prioritas pertama kami adalah menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dengan membentuk layanan satu pintu untuk KTP dan kartu jaminan kesehatan di lantai satu kantor kami," tambahnya.