Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersihkan Toilet, Hukuman bagi Pelajar Pelanggar Lalin

Kompas.com - 13/09/2013, 20:04 WIB
Eko Hendrawan Sofyan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Brigadir Jenderal (Pol) Purnawirawan Adjar Triadi, alumnus Politie Verkeers Instituut-Apeldoorn, Belanda, berbagi pendapat seputar kasus pelajar tanpa surat izin mengemudi (SIM) berkendara di jalan raya.
 
Adjar berpendapat, seharusnya anak-anak yang melanggar lalu lintas dikenai hukuman sosial, misalnya membersihkan toilet kantor-kantor publik. Jika didenda tilang, hukuman itu tidak mendidik sang anak karena yang membayar adalah orangtuanya. Sudah waktunya pembuat undang-undang memikirkan hal ini.

Hadiah ulang tahun berupa mobil untuk anak-anak yang belum punya SIM adalah sesuatu yang tidak bijak. Sepertinya ”pemberi hadiah” menganggap mobil itu hanya sekadar mainan yang bisa dipakai di jalan raya sesuka hati.

Mengapa anak-anak di bawah 17 tahun dan belum memiliki SIM dilarang keras mengemudi di jalan raya? Karena mengemudi di jalan raya bukan sekadar mengemudi mobil, tetapi ada faktor keamanan dan keselamatan jalan yang harus dijaga bersama oleh seluruh pemakai jalan tanpa kecuali.

Berlalu lintas di jalan memiliki panduan di bawah naungan undang-undang lalu lintas. Jadi, tidak boleh ada satu pun pemakai jalan yang tidak patuh dan tidak taat pada peraturan saat berada di jalan.

Lebih dari itu, pengemudi di bawah 17 tahun, tanpa SIM dan belum berpengalaman, pasti tidak akan sanggup menghadapi ”keadaan darurat” karena keterampilan dan pengetahuan mengatasi keadaan itu masih nol.

Mari kita lihat kasus kecelakaan di Tol Jagorawi yang menewaskan enam orang. Kalau kita melihat pembatas Tol Jagorawi yang jebol tertabrak AQJ, anak berusia 13 tahun dan tidak memiliki SIM, diperkirakan kecepatan mobil Mitsubishi Lancer yang dikemudikan AQJ jauh di atas rata-rata yang diizinkan. Polisi pasti bisa menilai berapa kecepatan kendaraan saat terjadi benturan.

Dari visualisasi media televisi, sebelum terjadi kecelakaan, ada kondisi darurat yang tidak bisa diatasi AQJ, yaitu di sebelah kiri ada kendaraan yang sama-sama berkecepatan tinggi dan di depannya ada kendaraan yang kecepatannya lebih rendah dari kendaraan AQJ.

Nah, dalam hitungan kurang dari seperempat detik inilah diperlukan kedewasaan dalam pengambilan keputusan untuk yang belum berpengalaman menghadapi keadaan darurat. Ini tergantung refleks dan naluri yang bersangkutan saat mengambil keputusan.

Penggunaan kecepatan, kesiapan sebelum berkendara, dan rencana perjalanan harus sudah dalam skenario tanggung jawab terhadap diri sendiri dan pemakai jalan yang lain.

Mengapa masih banyak anak yang belum cukup umur dan tak punya SIM mengemudikan kendaraan di jalan raya dan melanggar peraturan lalu lintas?

Saya melihat ada keistimewaan yang diberikan kepada anak-anak yang melanggar lalu lintas. Aktivis anak selalu meminta polisi tidak menghukum anak karena masih di bawah umur.

Menurut saya, anak yang melanggar lalu lintas harus menghadapi dan menerima hukuman. Sekarang yang terjadi, anak ditilang, orangtua atau sopir yang bayar tilang.

Anak harus menghadapi sendiri hukuman yang dijatuhkan pengadilan. Seperti yang terjadi di luar negeri, anak yang melanggar lalu lintas tidak didenda karena belum punya penghasilan, tetapi mereka wajib bekerja sosial di wilayah publik, antara lain di rumah sakit, pemadam kebakaran, atau kantor polisi.

Anak-anak itu, misalnya, diminta membersihkan toilet selama satu minggu di luar jam sekolah. Lingkungan harus tahu hukuman atas anak-anak itu agar ada unsur dipermalukan sehingga ada efek jera.

Seharusnya ahli hukum, pembuat undang-undang, dan aktivis anak memikirkan hukuman untuk anak yang melanggar lalu lintas.

Yang terjadi sekarang, kan, hukum yang ada tidak memberikan efek jera. Anak yang melanggar, ayahnya yang repot. Kalau hanya ribut-ribut silang pendapat, tak ada manfaatnya.

Undang-undang kita belum menyentuh hal ini. Sudah waktunya hukuman sosial terhadap anak yang melanggar lalu lintas diberlakukan. Kita bisa uji cobakan di kota-kota seperti Malang, Solo, atau Bogor.

Mari kita membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sejak usia dini.

Adjar TriadiBrigadir Jenderal (Pol) Purnawirawan, Alumnus Politie Verkeers Instituut-Apeldoorn, Belanda; aa_triadi@yahoo.com
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com